GEMASS LACONA MENDESAK PEMERINTAH KOTA PALEMBANG UNTUK TERAPKAN PSBB TAHAP III

Palembang, Sumsel, BERITATERKINI.CO.ID- Kasus  pandemi Covid-19 di Kota Palembang Sumatera Selatan kembali meningkat beberapa hari terakhir. Imbasnya, setelah Penerapan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dihentikan dan new normal yang diberlakukan di Kota Palembang.

Menurut data kasus covid-19 di Kota Palembang yang berhasil di himpun oleh tim Gemass Lacona jumlah yang terkonfermasi positif meningkat menjadi 1361 pasien, meninggal 62 orang, dan untuk status Orang Dalam Pemantuan (ODP) mencapai 5537 orang untuk data per 30 Juni 2020.

Hasil pengamatan dan investigasi tim Gemass Lacona yang  menyasar di beberapa tempat seperti pasar tradisional, mall, hotel, rumah makan, cafe di Kota Palembang, banyak sekali ditemukan pelanggaran protokol covid-19 yang tidak dipatuhi dan dijalankan dengan tertib oleh pelaku usaha dan masyarakat diantaranya soal physcal distanching,  penerapan cuci tangan, serta  penggunaan masker oleh pengunjung dan penyedia tempat usaha.

Ketua Gemass Lacona, Andreas OP menilai ada pelanggaran berat  protokol covid-19 di masa transisi ini oleh pelaku usaha dan pemerintah kota khususnya tim gugus tugas yang melongarkan selonggar-longgarnya aktivitas warga kota Palembang. Rabu (01/7/2020).

“Dengan adanya pelanggaran tidak mematuhi protokol covid-19, maka harus ada tindakan tegas oleh Walikota Palembang selaku ketua tim gugus tugas covid-19 melalui tim gugus tugas yang ditempatkan di  mall, pasar dan pusat keramian lainya untuk tetap menindak pelanggaran protokol covid-19” katanya.

Andreas OP menambahkan bahwa pihaknya segera melayangkan surat protes secara resmi ke Pemerintah Kota Palembang  sehubungan dengan makin meningkatnya jumlah yang terkonfirmasi positif covid19 di Kota Palembang pasca PSBB satu dan dua. “Kami meminta adanya tindak lanjut penanganan covid-19 dan bisa mengoptimalkan penggunaan dana covid 19 sebesar 480 M, untuk dapat di kucurkan secara tepat dan terarah.” tambahnya.

“Bukan itu saja, kami juga akan mendesak DPRD kota Palembang untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dengan anggaran dana covid-19,  jika transparasi penggunaan dan alokasi dana tersebut untuk jaring pengaman sosial selama pandemi covid-19 ini tidak dikucurkan segera” ujarnya.

Lebih lanjut, Andreas OP memaparkan pihaknya juga mendesak Wali Kota Palembang untuk segera mungkin kembali menerapkan PSBB tahap III sebagai upaya   peningkatan  pencegahan  covid-19 akibat terus meningkatnya jumlah pasien covid-19 di Kota Palembang.

“Pada penerapannya PSBB tahap III ini kami meminta untuk penerapannya lebih diperketat, terukur dan melibatkan lebih banyak pihak yang terkait sebagai bentuk evaluasi PSBB sebelumnya yang kami anggap gagal dan adem-adem saja didasarkan pada indikator korban jiwa dan pasien terpapar positif covid-19.” tegasnya.

Selain itu, Andreas OP mengungkapkan bahwa kami memprediksi dalam kurun dua bulan ke depan jumlah pasien covid-19 akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 2000 an kasus di Kota Palembang. Hal ini dikarenakan masih banyak pasien hasil testnya yang belum di proses dan sedang di proses hasilnya yang berimbas pada meningkatnya  jumlah positif covid-19 di Kota Palembang.

Apabila dalam penanganan covid-19 terkesan lamban dan tidak cepat di lakukan pemerintah Kota Palembang maka tidak menutup kemungkinan prediksi tersebut akan menjadi kenyataan dan akan dikhawatirkan Kota Palembang akan menyandang kembali predikat zona merah atau wilayah beresiko tinggi penularan covid-19 di Sumatera Selatan.

“Gemass Lacona meminta Mendagri melalui Gubernur Sumatera Selatan untuk dapat memberhentikan Walikota Palembang jika di nilai gagal dalam penanganan covid-19 di Kota Palembang. Hal ini selaras dengan arahan yang disampaikan Presiden RI untuk menindak Gubernur, Bupati, Walikota yang tidak serius menangani perang terhadap covid-19,  dan jangan main-main dengan bencana kesehatan ini” pungkasnya (Rill/Danu)

Editor : Ivan