26, November 2020

Berita Terkini

Bersama Membangun Bangsa-Kritis, Faktual dan Independen

Di Duga Proyek Jargas OKU Tidak Standar, Masyarakatan Dan LAAGI Geruduki PT. Pratiwi

2 min read

OKU, SUMSEL,– Sekelompok masyarakat yang berasal dari Desa Lubuk Batang Lama, Kamis (15/10/2020) mendatangi Kantor KSO Pratiwi Dharma yang merupakan pelaksana pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Kedatangan masyarakat tersebut, terkait adanya rasa kekhawatiran masyarakat akan menimbulkan bahaya. Pasalnya, dalam pengerjaan pemasangan jargas di duga tidak sesuai standar yang di tentukan.

Darwin Saputra yang mewakili Lintas Aktivis Antar Generasi Indonesia (LAAGI) saat mendampingi masyarakat Desa LubuK Batang mengatakan berdasarkan pantauan di lapangan banyak pemasangan tidak sesuai dengan petunjuk Tekhnis Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNI).

Baca Juga :  Selalu Lakukan Intropeksi dan Evaluasi, itu Pesan Ketum pada HUT ke-74 Jalasenastri Tahun 2020

Kembali dikatakan Darwin, hal ini sesuai arahan dan surat tugas dari Ketua Umum Lintas Aktivis Antar Generasi Indonesia (LAAGI) untuk mengecek, mengawal pembangunan jaringan gas dan juga mendampingi masyarakat Kabupaten OKU.

“Proyek pembangunan jaringan gas rumah tangga yang dikerjakan oleh PT. Pratiwi adalah sebuah program pemerintah pusat yang bersumber dari APBN sangat membantu masyarakat namun hendaknya seiring dalam hal pelaksanaannya pihak pelaksana harusnya dalam melakukan pelaksanaan kegiatan harus sesuai petunjuk Tekhnis Badan Standarisasi Nasional Indonesia” tambahnya.

Saat dikonfirmasi melalui telepon Ketua Umum LAAGI Bung Sukma Hidayat yang juga dikenal sebagai tokoh Aktivis dan Pemuda Sumatera Selatan mengatakan dalam hal ini kami dari Lintas Aktivis Antar Generasi Indonesia (LAAGI) meminta agar segera diperbaiki dan dibongkar semua jaringan pipa untuk diperbaiki.

Baca Juga :  KASAD Pimpin Sertijab 9 Jabatan Pangkotama, Asisten dan Kabalakpus TNI AD dan Laporan Korps Kenaikan Pangkat 56 Perwira Tinggi TNI AD

“Kami tidak akan pernah main-main dalam melakukan pengawasan yang berkaitan dengan masyarakat. Insya Allah, kami akan mengirimkan surat kepada Pimpinan Komisi VII DPR RI, PERTAGAS, Kementrian BUMN dan jika perlu akan berkirim surat kepada Presiden RI” tutupnya.

lLaporan : red/SH | Editor : DN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *