DPW GSI Sumsel Mendesak Gubernur Sumsel Dan Kakanwil Selesaikan Konflik Agraria Di Sumsel

Palembang,Berita Terkini. Co.Id Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Garda Sriwijaya Indonesia, Sumatera Selatan.unjuk rasa terkait permasalahan Konflik Agraria di OKU Timur,

Konflik Warga OKU Timur sengan PT. LPI, Muratara dengan Lonsum, warga OKI dengan PT SAML warga Muara Enim dengan PTPN VII Warga Palembang dengan PT. Timur Jaya, ungkap koordinator aksi Syapran Suprano usai melakukan aksi di kantor Gubernur Sumsel, (05/11/22).

“Kami meminta Gubernur Sumsel Untuk membubarkan satgas konflik Agraria yang tidak menjalan kan kesepakatan bersama soal 5 titik konfilik skala Prioritas, serta untuk segera membentuk Team percepatan penyelesaian konflik Agraria di Sumsel, ” Ujar Syapran.

5 titik konflik Agraria dalam rapat FGD ahir tahun di Desember 2021 dan di sepakati oleh seluruh peserta rapat dia antara nya pihak kanwil ATR BPN sumsel, pihak Pemprov Sumsel dan perwakilan cso yang tergabung di KRASS dan GTRA,”jelasnya.

Aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sumsel di Terima Assisten 1 Drs H Edward Candra SH mengatakan akan memanggil kakanwil ATR BPN Provinsi Sumsel untuk menindak lanjuti laporan dari Garda Srwiijaya malui Gubernur sebagai ketua GTRA Sumsel,”katanya.

” Aksi kedua di lanjutkan di kantor Kakanwil ATR BPN Sumsel Syapran juga membacakan pernyataan sikap yang intinya tidak lagi
percaya dengan kinerja kakanwil ATR BPN Sumsel dan meminta kepada kakanwil untuk mundur dari
jabatannya.Karena diduga tidak ada itikat baik sedikitpun untuk menyelesaikan kasus kasus konflik yang ada,”ungkapnya.

Kami warga Sumsel Intinya kami tidak lagi ada kepercayaan kepada kakanwil yang ada hari ini karena semenjak pergantian dari Pimpinan ATR BPN Pelopor kepada Kanwil dari bulan Januari yang lalu sampai hari ini tidak ada progres sama sekali,”ujarnya.

Serta menurut kami Kakanwil hari ini diduga tidak ada itikát baik sama sekali.

Di tambahkan korlap aksi Dedi Irawan juga agar gubernur membubarkan satgas konflik karena
dipandang tidak produktif dibuktikan sampai hari ini tidak ada progres sama sekali terhadap 5 titik konflik skala prioritas yang diusung dan disepakati bersama.

Aksi di Kantor ATR BPN di terima oleh Edison mewakili kakanwil yang sedang dinas luar, menrima surat pernyataan sikap berisikan surat permintaan mendesak kakanwil ATR BPN mundur surat ini akan saya sampaikan, ” Tandanya. (RZP)