Hari Anti Korupsi Sedunia 43 LSM dan DPP LSM Gransi Akan Gelar Unjuk Rasa Di Kejagung RI, KPK RI dan Istana Presiden Guna Laporkan Dugaan KKN Di Sumsel

Palembang,Berira Terkini. Co.Id Ratusan massa dari Gabungan 43 LSM dan DPP LSM Gransi serta warga Sumsel yang ada di Jakarta akan gelar unjuk rasa di Kejagung RI, KPK RI, dan Istana Negara pada hari anti korupsi Sedunia yang jatuh pada ( 09/12/22) di Jakarta.

Aksi unjuk rasa di tiga titik akan menurunkan 500 massa gabungan dari Palembang ke Jakarta tersebut, aksi ini lanjutan dari diskusi Gabungan LSM beberapa waktu lalu terkait laporan di Kejati Sumsel dan Gubernur Sumsel terkait laporan yang kami laporkan belum ada tindak lanjut ungkap Ketua LSM Gransi Supriadi di dampingi Imawan Susanto saat memberikan keterangan Press terkait aksi , aksi di Kejagung,KPK dan Istana Presiden bertempat di Hotel Princess Palembang (05/12/22).

Adapun tuntutan yang akan di sampikan di kejagung, KPK, Istana Negara sebagai berikut

1 Meminta Kepada kepala Kejaksaan AGUNG RI Mengevaluasi kinerja dan para jaksa di kejaksaan tinggi Sumatera Selatan terutama di bidang Intelijen dan Pidana kurus dan ganti kejati yang saat ini menjabat dongan kejati yang baru yang Lebih Propesional dan yang memang ingin membersihkan sumsel dari koruptor

2 Mendesak kejaksaan agung RI Mengambil alih Perkara yang ditangani Kejati Sumsel yang mana perkara tersebut mati suri tidak berjalan dan diduga di Peti ES Kan

3 Medesak Kejaksaan Agung RI memeriksa dinas PERKIMTAN MUSI BANYUASIN terkait Pengadaan pipa PDAM dan boster PDAM karna kami meduga ada Ovelaping dalam penganggaran Dan Mereka Menjual Nama Kejagung, Kami BANYAK KAWAN DI KEJAGUNG

4 Mendesak Kejaksaan Agung Memeriksa Dinas PUPR  BANYUASIN dalam pekerjaan yang kami laporkan tersebut karna jelas sudah ada Pemeriksaan BPK dan merugikan Negara hingga milyaran Rupiah dan salah satu kegiatan tersebut sudah ditangani kejati Namun belum Jelas

5 Mendesak kejaksaan Agung RI memeriksa kegiatan di PU BM TR Provinsi Sumatera Selatan terkait kegiatan tersebut diatas karan dalam audit BPK Dalam satu kegiatan sudah Merugikan Negara hingga Ratusan juta dan kondisi jalan sudah banyak yang rusak Berat

6 Mendesak kepada Kejaksaan Agung RI mengusut tuntas dugaan korupsi di balai besar pelaksana jalan Nasional Sumatera Selatan terkait pekerjaan Pembangunan/Duplikasi Jembatan Lalan sumberdana APBN Tahun Anggarum 2017 Pelaksana PT. WIJAYA KITA SARANA dengan Nilai Kontrak Rp. 12. 517. 190. 000,00 dan PEMBANGUNAN JEMBATAN LALAN (DUPLIKASI) sumberdana APBN kementrian PUPR tahun anggaran 2016 Pelaksana PT. RICKY KENCANA SUKSES MANDIRI dengan Nilai Kontrak Rp. 49. 731. 770, 000,0 karun diduga kegiatan ini fiktip karna sampai hari ini tidak ada Pembangunan jembatan alain doplikasi yang menggunakan APBN Karna jembatan tersebut sudag di bangun sejak 2012 menggunakan APBD Kabupaten Masi Banyuasin

7 Meminta kepada kepala Kejaksaan Agung RI Provesional dan segera menuntaskan permasalahan ini dan Jangan hanya bersih Di media sedangkan dalam Kenyataannya kami melihat bahwa kejaksaan tinggi sumatera selatan hanya berani mengusut dugaan korupsi yang diduga sudah Dipesan.maka dari itulah Kami minta Kejaksaan AGUNG RI bersihkan Kejaksaan dari jaksa yang tidak PROPESIONAL.Terutama Kejati Sumsel.

8 Meminta KPK RI memanggil dan memeriksa GUBERNUR Terkait dugaan PEE PROYEK dan Pengaturan Proyek di sumatera selatan terutama dalam kegiatan :Site Development Kawasan Baru Terpadu Keramasan Kota Palembang sumberdana ADPB Prvonai Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 dinas PERKIMTAN Sumsel dengan Pelaksana PT. Perdana Abadi Perkasa dengan Nilai Kontrak Rp. 145, 720, 886. 000, 00 karna dalam proyek ini sering disebut sebut dan menjadi buah bibir kalau oknum komisi pemberantasan korupsi menerima PEE 5 milyar melalui tangan Berinisial BB

9.Meminta KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MEMANGGIL DAN MEMERIKSA WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TERKAIT PENGATURAN PROYEK, Memonovoli DALAM KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT

a. Peningkatan Jalan Babatan Saudagar (OPI)-sungai Lebung – sejangko- simpang Sri Jabo sumber dana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2020 Pelaksana PT LEBONG JANGKAR SAKTI dengan Nilai kontrak Rp. 19. 578, 860,000

b. PENINGKATAN JALAN SP. OPI SP. BABATAN SAUDAGAR SUNGAI LEBONG SRI JABO sumberdana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2019 Pelaksana PT. ANDESKA BERLIAN UTAMA Dengan Nilai Kontrak Rp. 51. 694 450, 169, 10)

C. PENINGKATAN JALAN SP. OPI SP. BABATAN SAUDAGAR SUNGAI LEBONG SRI JABO (APBD-P) sumberdana APBDP Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2019 Pelaksana PT. PUTRA ATAMA HADI dengan nilai kontrak Rp. 21. 447, 001. 346, 61

d. Peningkatan Jalan Simpang Sunki (Kota Palembang) – Pelabuhan

Pemulutan dalam Induk (Kab. Ogan Ilir) Peningkatan jalan Simpang Sungki (Kota Palembang) -Pelabuhan DalamPemalutan Induk (Kah. Ogan 11ir) ABPD Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh rekaman PT PAIL Pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor Kontrak: 621/00091/UPTD. KAB. OKI/KONTRAKPNK/2020 Tanggal 26 Juni 2020. Nilai kontrak pekerjaan tersebut sebesar Rp32. 268. 526, 000, 00, dengan jangka waktu pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, pelaksanaan terhitung pada Tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan Tanggal 22 Desember 2020, dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan Tanggal 23 Februari 2021. sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 15/BAPF/BM/PROV- PLG/02/2021, diketahui kekurangan volume berdasarkan dokumen final quantity serta hasil cek fisik di lapangan senilai Rp 510. 741. 192, 86

e. Peningkatan Jalan SP. Kepuh Kurungan Nyawa Peningkatan jalan SP. Kepuh Kurungan Nyawa dilaksanakan oleh rekanan PT GPP.

Pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor Kontrak: 621/00018/UPTD, KAR. OKUT/KONTRAK-PNK/2020 Tanggal 8 Juni 2020. Nilai kontrak pekerjaan tersebut sebesar Rp19. 835, 586 461, 70, dengan jangka waktu pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, pelaksanaan terhitung pada Tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan.

Tanggal 4 Desember 2020, dan asa pemeliharaan 180 Cseratus delap puluh) hari kalender. Berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan Tanggal 23 Maret 2021, sesuai dengan Berita Acara Penarikan Fisik Notor -26/BAFF/EM/PROP16/01/2021, diketahui kekurangan vols berdasarkan dokumen final quintity sorta hasil cek fisik di lapangan smilal Rp651, 176. 644, 76.

10 Meminta KPK RI Memeriksa Gubernur SUMATERA Selatan terkait pengadaan Mobil dinas tahun 2019 dan 2020 yang diguga menghabiskan anggaran Hingga Ratusan Milyar namun kendaraan tersebut Bodong, tanpa Plat dan Identitas

11 Meminta KPK Memeriksa kementrian hukum dan hak azazi manusia terkait pengadaan bahan makanan Warga Binaan LP sesumatera selatan karna diduga makanan yang disediakan Untuk warga Binaan tidak sesuai dengan kontrak kerja dan diduga Kelapa Kemenkumkan wilayah Sumatera Selatan terlibat Dalam korforasi tersebut terutama LP MATA MERAH,

12.Mendesak KPK menintaskan kasus OTT di Misi Banyuasin, karena fakta yang di ungkap saksi di persidangan PJ Bupati Muba termasuk Penerima Suap. Dan Akhmad Padli ikut di giring ke KPK bersama Herman Mayori serta Irvan adalah aktor pembawa upeti tetapi belum di tahan sampai saat ini sesuai keterangan saksi sidang.

12 Meminta kepada bapak Presiden RI memberikan rekomendasi ke KPK dan kejaksaan Agung RI agar serius menagani kasus dugaan Korupsi di Sumsel, pungkasnya. (RZP).