PRABOWO TEGASKAN TAK JUAL KEDAULATAN DI LCS, INDONESIA BUKAN NEGARA PROXY

WWW.BEERITATERKINI.CO.ID, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut Indonesia tak akan terlibat dengan aliansi militer dan konflik di Laut China Selatan (LCS) maupun menjadi negara proxy dalam kondisi apapun.

Walaupun, RI memiliki hubungan dagang yang baik dengan China.

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan, Prabowo tak akan bergabung dan ikut dalam pakta pertahanan negara lain.

Bahkan kata Dahnil, alih-alih bergabung dengan negara lain, Prabowo justru terus mendorong diplomasi agar kedua negara tak melakukan konflik berkepanjangan di wilayah itu.

“Jadi dalam kondisi apapun, Indonesia tidak akan terlibat dalam aliansi-aliansi militer dan konflik di Laut China Selatan.

Tapi tentu Indonesia, Pak Prabowo terus dorong diplomasi melalui Bu Menlu termasuk melalui Pak Prabowo sendiri,” kata Dahnil saat melakukan siaran langsung melalui akun instagram Pintarpolitik dan diakses CNNIndonesia.com, Selasa (15/9).

Ia juga memastikan RI tak akan jadi negara proxy alias negara boneka bagi yang tengah berkonflik di LCS.

“Jadi yang jelas kita tidak akan mungkin mau diseret-seret apalagi jadi battle ground konflik kedua negara tersebut seperti negara-negara lain, termasuk kita tentu tidak akan bersedia jadi proxy negara manapun,” jelas Dahnil.

Prabowo, kata dia, sudah memastikan sikapnya tersebut kepada Menteri Pertahanan China Wei Fenghe beberapa hari lalu saat keduanya bertemu di kantor Kementerian Pertahanan.

“Ketika Menhan Tiongkok datang ke Indonesia bertemu dengan Pak Prabowo, sikap Pak Prabowo sama dan itu dipahami oleh China dan Amerika juga pahami betul sikap kita tersebut,” kata dia.

Dahnil mengakui Indonesia banyak menerima bantuan dan kerja sama dengan China. Namun, sikap Indonesia terkait klaim wilayah oleh Negeri Tirai Bambu di Laut China Selatan tak berubah.

Menurutnya, Indonesia tegas menolak klaim tersebut karena tak sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS.

“Saya pikir tidak ada pejabat negara yang mau menjadi proxy atau jual kedaulatan kita kepada negara manapun.

Jadi pastilah orang-orang yang ada di Kemhan sudah kerja untuk kepentingan nasional tentu mereka tidak ingin jual nasionalismenya atau kedaulatan negara kita,” kata dia.

“Ekonomi kita bisa bekerjasama dengan siapapun, terkait pertahanan kita bisa kerja sama dengan siapapun, tapi kita tidak ingin terlibat dengan negara manapun,” kata Dahnil.

“Natuna itu wilayah berdaulat kita, sehingga apa, setiap negara atau pihak ketiga yang mau memanfaatkan sumber daya alam di situ atau berkegiatan di situ harus izin dengan pemerintah Indonesia,” katanya.

Ia pun menegaskan bahwa Laut Natuna Utara yang juga bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan adalah wilayah Indonesia yang tak bisa ditawar-tawar.

Konflik antara Amerika dan China kian memanas di Laut China Selatan. China sendiri mengkalim wilayah perairan itu sebagai bagian dari kedaulatan negaranya berdasar pada nine dash line atau sembilan garis putus-putus yang mereka klaim berdasar pada jejak historis.

Klaim China yang tak diakui secara hukum internasional ini membuat sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik meradang karena teritorinya terdampak.

Misalnya, Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, hingga Indonesia.

Amerika Serikat, yang memiliki pangkalan militer di Filipina, pun unjuk kekuatan, mulai dari latihan tempur hingga menerbangkan pesawat di wilayah LCS. China pun membalasnya dengan upaya serupa.

Selain itu, sebagian pengamat menilai ada upaya China memengaruhi negara-negara kawasan dengan menawarkan bantuan, seperti vaksin, di masa pandemi Covid-19. (Red/Aj)

Penulis : Boy A