JAKARTA – BERITATERKINI.co.id – Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menolak membuka anggaran pertahanan Indonesia. Hal ini sengaja ia lakukan agar negara lain tidak mengetahui kondisi pertahanan Indonesia.
“Secara umum, saya kira pihak manapun bisa mempelajari (pertahanan RI). Namun, sebagai penyelenggara di bidang pertahanan negara, seharusnya kita selalu prudent, hati-hati, dan sedapat mungkin sulit pihak non-Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita. Ini sifat yang harus diambil oleh semuanya, itu pendapat saya,” kata Prabowo dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Menurut Prabowo, yang paling penting adalah Komisi I DPR bisa mengetahui cara mengatur anggaran untuk pertahanan.
“Kalau kita mau bicara soal anggaran, yang penting bahwa pemerintah itu bertanggung jawab. Yang penting adalah kita diawasi. Yang penting adalah bahwa lembaga legislatif, saudara-saudara yang mewakili kekuatan rakyat, yang mewakili rakyat, kedaulatan rakyat, saudara yang perlu untuk benar-benar menguasai,” jelasnya.
Dalam Raker tersebut, anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon memang menginginkan agar rapat dilakukan secara terbuka, sekalipun membahas soal anggaran pertahanan.
Namun Prabowo bersikukuh tak mau membuka secara detail soal anggaran pertahanan. Ia meyakini semua anggota Komisi I sudah mengetahui hal itu.
“Jadi sedapatnya, saya sebetulnya mengira bahwa (raker) seluruhnya ini adalah tertutup sebagaimana menhan-menhan yang dulu. Jadi itu sikap saya. Kalau kita mau ulangi soal anggaran bisa. Maksudnya apa? Kan kita sudah tahu anggarannya, 131 sekian-sekian, komponennya kan sudah tahu,” terang Prabowo.
