Status Eks Narapidana Ahok Dipersoalkan, PDIP Pasang Badan

JAKARTA – BERITATERKINI.co.id – PDI Perjuangan membela eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang status mantan narapidanya dipersoalkan usai akan diangkat sebagai salah satu bos BUMN.

“Bila bobot terbesar pada keberanian melakukan terobosan, integritas dan kompetensi, dia sangat layak untuk dipertimbangkan,” kata politikus PDIP Hendrawan Pratikno, Kamis, (14/11/2019).

Ia menegaskan bahwa status mantan narapidana Ahok tergantung apakah karena tujuan politik atau bukan.

“Prinsipnya setuju harus selektif. Termasuk apakah pidana penjara seseorang lebih sebagai hasil penafsiran dan tekanan politis, atau bukan. Jadi pertimbangan utama hendaknya tetap pada integritas dan kompetensi,” ucap Hendrawan

Ia mengatakan ada seseorang yang dipenjara karena berpegang teguh pada kebenaran yang diyakininya.

“Soalnya ada orang yang dipenjara karena keberanian memegang prinsip. Nelson Mandela dan Bung Karno adalah contoh yang sering disebut. Ada orang yang dipenjara karena korupsi, ada orang yang tidak dipenjara karena kelihaian memainkan bukti-bukti ketidakterlibatan,” sebutnya.

Untuk itu, ia berharap tim penilai akhir (TPA) penentuan pimpinan BUMN lebih cermat mempertimbangkan rekam jejak para calon, salah satunya Ahok.

“Kami berharap tim penilai akhir (TPA) mempertimbangan rekam jejak para calon secara seksama dan objektif,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat menilai ada banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih sosok yang akan menduduki jabatan dalam pemerintah. Faktor integritas disebut perlu menjadi pertimbangan penting.

“Pertama di dalam mengangkat pejabat pemerintah ya, tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behaviour juga merupakan pertimbangan. Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan,” kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

“Saya pikir, kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh, dan itu kan sudah pernah dilakukan. Jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif. Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya ataupun dari partai saya atau dari mana pun,” sambung dia.