Mencuat Anggota Komisi II DPRD Sumsel Minta Hentikan Impor Beras pada Dialog Publik STN

PALEMBANG, Beritaterkini.co.id – Rencana pemerintah impor beras di kala musim panen raya tentu menjadi petaka berulang bagi petani. Untuk menyikapi hal ini,  Serikat Tani Nelayan (STN) Sumsel menggelar diskusi publik dengan mengusung tema “Impor Beras Petaka Berulang Bagi Petani”di Cafe Roca Palembang, Kamis (25/03/21).

Menurut Ki Edi Susilo selaku Sekretaris STN Ki Edi Susilo menanggapi terkait impor beras yang menjadi malapetaka bagi petani. Kenapa menjadi malapetaka bagi petani, karena dampak yang diberikan Pemerintah dalam mengimpor beras cukup signifikan, sementara di sentra- sentra beras di Sumsel ini sedang panen.

“Sebagai contohnya saja  di Kabupaten OKU Timur sudah berjalan 50 persen, dan sentra- sentra beras yang empat sampai lima hari ini sedang panen serta sentra- sentra beras lainnya di Sumsel,” kata Ki Edi.

Lanjut Ki Edi, jika keadaan seperti ini terus berlanjut maka hal tersebut menjadi malapetaka buat petani. “Petani sangat dirugikan, kita juga meminta ada tindakan signifikan untuk menyerap gabah dan beras petani dengan HPP.”ungkapnya.

“Karena ketentuan tersebut, sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan bahwa Negara wajib membeli beras petani sesuai HPP, dan Bulog harusnya melakukan penyerapan itu.”tegasnya

Ki Edi menyampaikan dukungan pihaknya (STN Red) kepada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT. Sriwijaya Agro Industri (SAI) untuk menyerap gabah- gabah petani, jangan impor beras lagi. “Berdayakan BUMD dan Bulog untuk menyerap hasil petani,” pungkas Ki Edi.

Direktur Utama PT SAI, H Arkoni MD S.IP mengharapkan  dukungan semua pihak untuk PT SAI agar jangan sampai Bulog dikendalikan oleh perusahaan- perusahaan swasta tetapi lebih banyak bekerjasama dengan BUMD.

“Beras itu jangan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, tetapi bagaimana peran Bulog dan BUMD seperti PT SAI bisa mengambil peran dominan dalam distribusi dan penyangga harga Gabah,”ujar Arkoni.

Sementara itu,  Ir Yulian Junaidi MSi selaku Akademisi Universitas Sriwijaya (Unsri) menanggapi tentang  anjloknya harga padi dan beras bagi petani di Sumsel. “Beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni perlu pergeseran paradigma dari Ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan, Reforma Agraria dijalankan terintegrasi dengan pemenuhan pangan Nasional, distribusi pangan tidak boleh diserahkan pada ekonomi pasar yang Liberal,” singkatnya.

Usai Diskusi, Anggota DPRD Komisi II Sumsel, Azmi Shofix SR S.IP mengatakan, sesuai diskusi yang digelar pada hari ini dengan tema Impor beras petaka berulang bagi petani bahwa inikan sudah menjadi masalah yang berulang- ulang, Sumatera Selatan adalah lumbung pangan Nasional jadi permasalahan ini yang artinya petaka bagi petani.

“Dengan adanya isu impor beras, itu dijadikan alat atau bahan bagi korporasi- korporasi besar untuk menekan harga pembelian ditingkat petani,” ujar Azmi.

Azmi juga mengungkapkan, dalam satu sisi Bulog tidak maksimal melakukan penyerapan sebagaimana fungsinya, yang harusnya menyerap beras petani tetapi tidak melakukan fungsinya secara penuh yang akhirnya petani menjual kepada sektor swasta.

“Isu impor ini akhirnya membuat sektor swasta berspekulasi menurunkan harga ditingkat petani dari 30 sampai 40 persen dari harga yang ditetapkan Pemerintah,” tutup Azmi. (Red/DN)