TB Sukendar Minta Polri Kembali Kepada “Tribrata Catur Prasetya” Untuk Kembali Menjadi Abdi Bhayangkara Sejati

Beritaterkini.co.id. Tubagus Rahmad Sukendar selaku Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI ) menyikapi berlarutnya pengusutan kasus kematian Brigadir J yang menyeret Irjen Pol Ferdy Sambo dan sejumlah oknum pejabat kepolisian lainnya.

Jajaran perwira-perwiranya yang tampil di depan publik sangat meyakinkan dalam menyampaikan kronologis kejadian tewas nya Brigadir J, yang kemudian akhirnya terbukti bahwa semua ini hanyalah hasil sandiwara dan rekayasa Irjen Ferdy Sambo serta melibatkan banyak perwiranya dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Padahal, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap Polri serta sudah menegaskan berkali kali kepada Kapolri Jenderal Pol Listryo Sigit Prabowo agar kasus ini dapat dituntaskan secara transparan dan tanpa ada yang ditutup-tutupi, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Namun seperti nya bukan menyampaikan kejadian yang sebenar nya malah yang ditampilkan kehadapan publik Hal sebaliknya dan ini membuat publik bertanya-tanya, apakah penyusunan skenario seperti ini sudah lumrah terjadi dalam institusi Polri Dan dalam kasus tewasnya Brigadir J, apabila tidak ada desakan yang kuat dari keluarga dan publik, serta atensi dari Presiden, akankah kasus ini dapat ditutup sesuai dengan skenario awal?” tegas Tubagus Rahmad Sukendar yang akrab disapa Kang Tb Sukendar.

Jika kita mencermati kasus ini dari awal kejadian sampai dengan terjadi nya rekayasa kasus sebenarnya Polri akan sangat mudah untuk segera menyelesaikan tanpa harus memakan waktu yang panjang, bila melihat fakta-fakta yang ada dan analisis dari sejumlah pakar, namun semuanya itu dikesampingkan hanya untuk membela seorang Ferdi Sambo dengan mengorbankan Institusi Polri.

“Jadi sebagai bentuk pertanggung jawaban moral ” dimana banyak pihak yang menyampaikan Kapolri sudah gagal dalam memilih orang yang tepat dan berintegritas untuk masuk dalam lingkaran Pejabat Utama, terutama untuk jabatan Kadiv Propam sebagai Garda terdepan dan ujung tombak Polri dalam Penegakkan Hukum yg seharusnya menjadi contoh sebagai benteng terdepan dalam penegakkan disiplin , ini justru malah melakukan perbuatan keji yaitu dengan merancang Pembunuhan berencana,” maka itu Kapolri sudah sangat tepat mencopot dan menggantikan jabatan dari para Pati , Pamen Polri yang ada keterlibatan dalam tewasnya Brigadir J serta untuk kedepan Kapolri juga harus tegas dalam menempatkan anggota nya di posisi strategis jangan karena ada kedekatan dan kelompok namun berdasarkan kwalitas serta integritas dari anggota yang ingin memajukan Polri dan bukan menjatuhkan wibawa Polri, sehingga mengakibatkan menurun nya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Apalagi Masyarakat juga menilai bahwa sejak intansi penegak hukum ini berada dibawah kepemimpinan Jendral Listyo ada banyak terjadi persekongkolan pemutaran fakta yang dilakukan beberapa jendral dan jajaran pamen polri untuk memanipulasi kejadian terjadi nya peristiwa pembunuhan berencana serta yang lainnya , jangan ada lagi bahasa di masyarakat bahwa di tubuh Polri ada yang dikuasai konsorsium tertentu sehingga dalam Penegakkan hukum yang seharusnya tegak lurus melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku ini malah melenceng jauh dari yang diharapkan Tribrata Polri malah berani melakukan perbuatan sangat tercela dan sangat hina tersebut.”sebut Kang Tb Sukendar.

“Belum lagi publik bertanya-tanya mengenai motif sesungguhnya yang melatar belakangi meninggalnya Brigadir J, dan malah membuat isu di publik semakin liar dan menyudutkan instansi Kepolisian.” tambahnya.

Adanya kasus ini membuat Polri kedepan harus berada dalam koridor kebenaran bukan Polri dikuasai Kelompok perkelompok dan sudah banyak publik menilai, polri harus segera berubah dengan meroling jajaran nya mulai dari tingkat Polsek sampai dengan ketingkat Mabes Polri

Apalagi Kapolri Jenderal Listyo pernah berkomitmen akan melakukan ‘potong kepala’ karena kelakuan ‘ekornya’.

Di luar dari kasus tersebut, ini merupakan klimaks dari banyaknya kasus-kasus yang melibatkan oknum kepolisian di Indonesia yang semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap polri dengan visi presisinya oleh sebagian masyarakat dianggap gagal. (red /kur)