MAK Laporkan Dugaan KKN Ke Kejati Sumsel

Palembang,Berita Terkini.Co.Id Puluhan massa yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Selatan (MAK) gelar unjuk rasa di depan Kejati Sumsel melaporkan dugaan KKN di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumsel,Dinas Komunikasi dan Inforamasi Sumsel,Kota Palembang, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

Kami menduga adanya indikasi korupsi pada dinas tersebut, maka hari ini kami gelar unjuk
rasa di Kantor Kejati Sumsel guna melaporkan dugaan Korupsi,”ungkap Koordinator Aksi dari MAK Hendra usai gelar aksi (24/12/22).

Bahwa diduga terindikasi beberapa Paket Pekerjaan Di Dinas PUPR Kota Palembang di duga terjadi banyak kejanggalan dan Penyelewengan Pekerjaan, Mark-Up Volume pekerjaan maupun anggaran, tidak sesual Spek pekerjaan dan terkesal asal jadi saja, Bahkan di mulai dari Proses tender terkesan sudah di arahkan sejak

Sumber Dana NilaiKontrak Pelaksana
APBDTahun 2021 : Rp.1.956.856.000
ANGKASA PRIMA Nama Kegiatan
Normalisasi Anak Sungai Borang (Jembatan 2)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
Satker Dana Nilai Kontrak Pelaksana
APBD Tahun 2021 : Rp.1.973.692.000
AM BERSAUDARA

Pelaksana
Normalisasi Anak Sungai Borang Dari Jalan Sunarna : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang
APBD Kota Palembang TA 2021 : Rp.2.940.411.575 CV.TIARA SUKSES

Nama Kegiatan
Sumber Dana Nilai Kontrak Pelaksana
Normalisasi Sungai Borang (Jembatan 1) :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
Normalisasi Sungai Aliran Pedado Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang APBD Kota Palembang TA 2021 Rp.1.979.579.479 :CV.Putra Narason sejahtera

Dugaan indikasi pada Korupsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumsel 1. Nama Kegiatan
Pemeliharaan Berkala Jalan Gandus-Bts.Kab.Banyuasin
Satker Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumsel : PUTRA PEGAGAN
Pelaksana
Sumber Dana : APBD Tahun 2022 Nilai Kontrak Rp.1.982.360.900

Nama Kegiatan Pemeliharaan BerkalaJalan Adi Sucipto – Bts.Kab.Banyuasin
Satker Pelaksana Sumber Dana Nilai Kontrak NIKAN BANGUN JAYA : APBD Tahun 2022
Rp.1.977.630.646

Nama Kegiatan
Satker Pelaksana
Sumber Dana Nilai Kontrak
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumsel Rehabilitasi Jalan Bts.Kota Palembang-Talang Buluh – Sukomoro : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumsel CV.ATHAYAJAYA
APBD Tahun 2022
Rp.4.925.054.440.

Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumsel
Nama Kegiatanbelanja Publikasi/Penyewaan Baliho/Bilboard/Neonbox Escalator Arrival Indoer Dan Shalter Arrival Outdoor Area Bandara SMB II

Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumsel
Satker Sumber Dana APBD Kota Palembang TA 2022 : Rp.1.794.000.000 Nilai Kontrak Pelaksana
Nama Kegiatan PT.PIRAMIDA MEDIA NUSANTARA

Satker Sumber Dana
Belanja Publikasi/Penyewaan Baliho Area Sumatera Selatan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumsel APBD Kota Palembang TA 2022 : Rp.970.000.000 Nilai Kontrak PelaksanaCV.IDEA PROM Menurut hasil pantauan kami dilapangan ketiga Proyek Pemeliharaan Berkala tersebut di duga terjadi banyak kejanggalan dan Penyelewengan Pekerjaan Bahkan di mulai dari Proses tender terkesan sudah di arahkan sejak awal

“Menurut hasil pantauan kami dilapangan Ketiga Proyek Pemeliharaan Berkala tersebut diatas Diduga dikerjakan tidak sesuai Spek sehingga jalan-jalan tersebut sekarang sudah rusak parah diduga pihak kontraktor mengerjakan proyek tersebut asal jadi saja dan tidak memikirkan kualitas maupun kuantitas. Diduga laporan realisasi hanyalah rekayasa saja sebab pengerjaan proyek tersebut tidak jelas

pengerjaan nya.

Diduga proyek tersebut terjadi Penggelembungan Dana yang sangat Signifikan. Diduga kuat pelaksanaan kegiatan tersebut kurang diawasi secara intensif baik dari segi

e mutu oleh instansi yang terkait sehingga kegiatan tersebut diatas dikerjakan asal jadi saja.Manajemen
Dan untuk pengadaa Belanja Publikasi/Penyewaan Baliho/Bilboard/Neonbox Escalator Arrival Indoer Dan Shalter Arrival Outdoor Area Bandara SMB II Palembang dan Belanja Publikasi Penyewaan Baliho Area Sumatera Selatan diduga tidak jelas

Dari hal tersebut diatas kami dari Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Selatan/ MAK Meminta kepada Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan untuk segera memeriksa, memanggil Kepala Dinas, Kepala Bidang, KPA, PPK dan Pelaksana/Kontraktor Kegiatan tersebut dan menugusut tuntas apa yang kami sampaikan diatas karena kuat dugaan kami proyek tersebut diatas terindikasi adanya dugaan tindak pidana Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme,”harapnya.

Aksi unjuk Rasa Dari MAK di Terima langsung Oleh Kasi Penkum M Radyan SH MH kami harapkan laporan dugaan korupsi Normalisasi harus dilengkapi foto dan indikasi korupsinya, mohon datanya lengkap agar proses penyidikan lebih cepat.silahkan masukan laporan ke PTSP,”pungkasnya.(RZP)