Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI Ke-44 Soroti Penempatan Sejumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju

Jakarta, beritaterkini.co.id – Sehubungan dengan pro-kontra terhadap Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyoroti beberapa hal terkait penempatan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang menurutnya penilaian terhadap kabinet tentu sebaiknya tidak diarahkan kepada pribadi seseorang menteri, tapi pada proses, dan faktor-faktor kenegarawanan yang seyogyanya dipertimbangkan oleh pemilik hak prerogatif. Hal tersebut di sampaikan M. Din Syamsuddin pada Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI Ke-44, di Jakarta. Rabu (23/10/2019).

Sesuai hasil rapat, menurut Ketua Dewan Pertimbangan MUI tersebut diantara faktor-faktor kenegarawan tersebut adalah pertimbangan kesesuaian penempatan seseorang (the right person in the right place), derajat akomodasi kemajemukan bangsa atas dasar agama dan etnik, akomodasi kekuatan aspiran riil dalam masyarakat seperti organisasi masyarakat madani yg punya peran kebangsaan, dan tentu arah kebijakan sesuai dengan visi strategis bangsa dalam Konstitusi. Dalam kaitan ini, memang dapat ditengarai rendahnya derajat kenegarawanan, lebih mengedepankan rasa superior/ketakabburan, pendekatan “keluar kotak” semu, dan cenderung jalan sendiri (kurang akomodatif terhadap elemen pendukung dan pendamping).

Menurutnya lagi terkait dengan itu, ada persoalan historis dan psikologis yg diabaikan yakni penempatan menteri pada kementerian yg memiliki dimensi historis kuat seperti bidang agama dan pendidikan. Kementerian pertama erat terkait dengan kompromi politik di awal kemerdekaan utk akomodasi aspirasi golongan Islam dan berperan sentral utk memfungsikan agama sebagai faktor pendorong pembangunan bangsa, sedangkan kementerian kedua terikat erat dengan amanat Konstitusi “mencerdaskan kehidupan bangsa” yg berhubungan dengan pembentukan watak bangsa (nation and character building). Agaknya, keputusan yg ada bersifat ahistoris dan asosiologis.

Di atas semua itu, orientasi pemerintahan lima tahun ke depan seperti dapat dipahami dari arahan Presiden kepada para menteri, patut dicermati. Penekanan pada pembangunan infrastruktur lfisik dari pada non fisik adalah berbahaya dan akan menimbulkan ketimpangan budaya (bandingkan dengan slogan Order Baru “pembangunan manusia Indonesia seutuhnya). Pengabaian pentingnya pembangunan moralitas atau akhlak akan menciptakan generasi yg tidak bermoral (bandingkan dengan wawasan Presiden Habibie “integrasi Imtak dan Iptek”).

Secara khusus, arahan Presiden kepada Menteri Agama utk mengatasi radikalisme adalah sangat tendensius. Radikalisme, yg memang harus kita tolak terutama pada bentuk tindakan nyata ingin memotong akar (radix) dari NKRI yg berdasarkan Pancasila. Di sini, Presiden dan pemerintah tidak bersikap adil dan bijaksana. Radikalisme, yg ingin mengubah akar kehidupan kebangsaan (Pancasila) tidak hanya bermotif keagamaan, tapi juga bersifat politik dan ekonomi. Sistem dan praktek politik yg ada nyata bertentangan dengn Sila Keempat Pancasila, begitu pula sistem dan praktek ekonomi nasional dewasa ini jelas menyimpang dari Sila Kelima Pancasila. Mengapa itu tidak dipandang sebagai bentuk radikalisme nyata (yang tidak lagi bersifat pikiran tapi sudah perbuataan menyimpang) terhadap Pancasila. Bahkan ada sikap dan tindakan radikal terhadap Negara Pancasila seperti komunisme (yg pernah dua kali memberontak) atau separatisme yg ingin memisahkan diri dari NKRI tapi tidak dipandang sebagai musuh Negara Pancasila. Jika Presiden dan Pemerintah hanya mengarahkan tuduhan dan tindakan anti radikalisme terhadap kalangan Islam, maka itu tidak akan berhasil dan hanya akan mengembangkan radikalisme yg bermotif keagamaan. Umat Islam yg sejatinya tidak radikal bahkan berwawasan moderat sekalipun akan tergerak membela mereka yg dianggap radikal jika diperlakukan tidak adil. Kebijakan dan tindakan anti radikalisme demikian akan gagal dan akan dilawan karena dianggap sebagai bentuk radikalisme itu sendiri dan diyakini sebagai bentuk ketidakadilan atau kezaliman.

Walaupun demikian, sebagai warga negara yg baik, sebaiknya kita semua memberi kesempatan kepada Pemerintah Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin untuk bekerja mengemban amanat dan merealisasikan janji-janjinya. Sebagai rakyat yg baik pula, kita berhak dan berkewajiban utk mengingatkan bahwa kekuasaan itu amanat dan amanat itu akan dimintai pertanggung jawaban.(*)