JAKARTABERITATERKINI.co.id – Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan bahwa 7 staf khusus milenial Presiden Joko Widodo hanya semakin menambah beban anggaran negara.

Apalagi kata dia, pendapat mereka tidak dibutuhkan setiap saat, terutama yang berkaitan dengan masalah bangsa.

“Pekerjaan mereka hanya memberikan opini dan pendapat saja. Kalau hanya itu, lebih baik Presiden dibantu ahli-ahli yang tak diikat jam kerja, cukup diikat kode etik, tidak perlu diberikan kompensasi puluhan juta,” kata Refly di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Baca Juga :  *Kepala Bappenas Usulkan Perencanaan Pembangunan Bersumber Pada Kearifan Lokal*

Menurut dia, mereka akan mendapatkan fasilitas yang tidak sebanding dengan pekerjaan mereka.

“Belum tentu Presiden dapat masukan yang sesuai. Mereka kan belum tentu ahli dalam bidangnya,” ujar Refly.

“Presiden juga tidak butuh pendapat mereka setiap hari dan setiap saat. Lebih baik Presiden melibatkan mereka dalam waktu-waktu tertentu saja saat dibutuhkan,” kata dia.

Tidak hanya itu, kata dia, Presiden juga harus bisa menghitung uang yang dikeluarkan untuk menggaji para staf khusus tersebut. Apalagi, para staf khusus tersebut per bulannya digaji hingga Rp 51 juta meski tak bekerja penuh waktu.

Baca Juga :  Warga Kenakan Pakaian Adat 33 Provinsi Dan Sepeda Ontel Akan Antar Pasangan Ike Edwin-Zam Daftar KPU Hari Ini

“Itu sesuai tidak dengan manfaat yang dihasilkan oleh mereka? Soalnya ini uang rakyat,” kata dia.

Aturan soal gaji staf khusus ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten.

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here