Ketua Pemuda Pancasila Jakarta Timur Bongkar Sejumlah Kecurangan Proses Seleksi FKDM DKI

JAKARTA – BERITATERKINI.co.id – Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Administrasi Jakarta Timur, Noman Silitonga mengkritik keras proses seleksi anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta periode 2019-2024.

Pasalnya kata dia, Panitia Seleksi (Pansel) diketahui meloloskan beberapa pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

Ia mencontohkan, Pansel meloloskan pendaftar yang diketahui sudah tidak berdomisili di Ibu Kota sekalipun memiliki kartu kependudukan Jakarta. Bahkan beberapa pendaftar sudah tinggal di wilayah Depok, Tangerang Selatan dan Bekasi.

“Sejak awal saya sudah mencium ada yang tidak beres dan janggal dalam seleksi anggota FKDM DKI Jakarta. Karena memang banyak ketentuan dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 yang diabaikan Pansel. Sehingga wajar jika sekarang publik cemas dan mengkritik keras kerja tidak becus Pansel,” kata dia melalui keterangan resminya kepada Beritaterkini.co.id, Sabtu, (21/12/2019).

Ia mengaku banyak menerima aduan dari para pendaftar soal proses seleksi yang janggal dan tidak prosedural.

“Dalam catatan kami, Pansel juga meloloskan pendaftar yang tidak memiliki reputasi dan rekam jejak sebagai tokoh lingkungan. Bagaimana dia bisa melaksanakan tugasnya, jika nyaris tidak pernah bergaul dan berkumpul dengan masyarakat.”

“Belum lagi ada pendaftar yang tempat tinggalnya berpindah-pindah. Ini kan aneh. Makanya sejak awal kita kawal terus proses seleksi FKDM agar tidak terjadi penyimpangan dan nepotisme,” sambung Silitonga.

Silitonga mengungkapkan bahwa FKDM harus diisi para tokoh yang memiliki tingkat akseptabilitas baik di masyarakat. Sehingga semua kegiatan yang berorientasi pada pencegahan potensi munculnya masalah, bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat.

“Jadi Pansel harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam proses seleksi anggota FKDM. Jangan hanya mengedepankan faktor kedekatan, sehingga pendaftar tertentu sengaja diloloskan. Tapi juga pertimbangkan dari sisi ketokohan dan rekam jejaknya selama ini,” kata dia.

Pasalnya, FKDM memiliki tugas dan fungsi yang sangat krusial-strategis dalam membantu pemerintah daerah mencegah potensi timbulnya persoalan di masyarakat, seperti peredaran narkoba melalui upaya penyadaran yang dibingkai dengan pelatihan dan dialog misalnya.

“Padahal FKDM memiliki peran penting dalam mengantisipasi masalah sebelum muncul sebagai masalah. Lalu bagaimana mereka mampu menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, jika sejak awal proses seleksi terhadap anggota FKDM sudah catat etik dan cacat hukum,” sesal dia.

Tugas penting lainnya kata dia, FKDM harus mampu merawat persatuan dan kesatuan masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

“Tetapi karena proses yang tidak beres, saya pesimis mereka bisa menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” imbuh dia.

Dengan demikian, ia meminta agar Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta segera mengevaluasi kerja Pansel yang disinyalir banyak masalah. Kata dia, masih ada waktu dan kesempatan untuk memperbaiki dan menyelesaikan semua persoalan yang berhubungan dengan proses seleksi.

“Kalau perlu harus ditunda untuk mengevaluasi kerja Pansel. Jangan sampai anggota FKDM diisi orang yang bermasalah secara etik dan hukum, karena tidak melalui proses seleksi yang profesional,” demikian tandas Silitonga.