31, Oktober 2020

Berita Terkini

Bersama Membangun Bangsa-Kritis, Faktual dan Independen

Diduga Terima Uang Ketok Palu Rp 2 Miliar, KPK Diminta Garap Eks Ketua DPRD Cirebon

2 min read

JAKARTABERITATERKINI.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri diminta membongkar skandal kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Cirebon, Jawa Barat.

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka kasus jual beli jabatan sekaligus kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp51 miliar.

Dalam kasus pertama, Sunjaya divonis 5 tahun penjara serta denda Rp 200 subsider 5 bulan kurungan.

“Saya yakin dalam kasus TPPU yang berkaitan dengan suap izin pembangunan PLTU-2 Cirebon, juga banyak pejabat lain di Cirebon yang ikut menikmati uang haram yang bisa dibongkar KPK,” kata salah satu warga Cirebon, Agus kepada Beritaterkini.co.id, Selasa, (24/12/2019).

Baca Juga :  Ingin Ikhlas Mengabdi, Irjen Fakhrizal Pilih Maju dari Jalur Independen di Pilkada Sumbar

Untuk diketahui, PLTU-2 Cirebon digarap oleh PT Cirebon Energi Prasarana (CEPR) yang merupakan konsorsium multinasional yang membangun pembangkit listrik mandiri atau independent power producer (IPP) PLTU Cirebon 2 berbahan bakar batubara dan berkapasitas 1,000 MW dengan total nilai proyek USD 2,2 miliar (Rp28 triliun).

Konsorsium terdiri dari Marubeni Corporation, Indika Energy, Korean Midland Power (KOMIPO), Samtan Corporation dan JERA. PT Indika Energy Tbk (INDY).

Sedangkan komposisi saham Indika Energy dalam PLTU 2 Cirebon sebesar 25%, sementara Marubeni 35%, Samtan 20%, KOMIPO sebesar 10%, dan JERA 10%.

Menurut Agus, diduga juga ada aliran uang suap ke Ketua DPRD Cirebon periode 2014-2019, Mustafa sebesar Rp2 miliar sebagai uang ketok palu pengesahan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW).

Baca Juga :  Kasus Pemalsuan SKL S2 dan S3, Nurul Qomar Divonis 17 Bulan Penjara

Uang tersebut diduga diberikan pihak swasta melalui mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Cirebon.

“Namun, ironisnya eks Ketua DPRD Kab Cirebon dan koleganya masih melenggang bebas seakan tak tersentuh, padahal jelas-jelas Peraturan Daerah merupakan hasil legislasi DPRD,” tegas Agus.

Ia berharap KPK yang sekarang dinahkodai Firli Bahuri untuk menyelidiki kasus ini secara tuntas, dan menjerat pihak lain selain Sunjaya, yang juga turut menikmati aliran uang suap.

“Masyarakat Cirebon meyakini KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri bisa menjawab harapan publik, termasuk membongkar skandal kasus korupsi di Cirebon,” tandas dia.

4 thoughts on “Diduga Terima Uang Ketok Palu Rp 2 Miliar, KPK Diminta Garap Eks Ketua DPRD Cirebon

  1. Harapan kami kepada kpk semoga diusut sampai tuntas permasalahan di cirebon yang pasti dibalik itu masih ada yang hal yang sampai saat ini merugikan masyarakat, contoh kecil’ya Sy selaku ahli waris pemilik tanah, tanah bisa berali HGB An. PT. Cirebon Energi Prasarana (PT. CEPR) padahal administrasi yang sebenar’ya ada pada Sy. Harapan kami hanya ingin minta dibyr kepada PT. CEPR sampai saat ini belum ada niat itikad baik kepada ahli waris pemilik tanah terima kasih.

    1. Yth, komisaris utama PT. CEPR serta jajaran’ya, direktur utama PT. CEPR serta jajaran’ya kami memohon agar segera diselesaikan tanah kami, dan Sayapun mendukung ada’ya PLTU 2 Cirebon alhamdulillah bisa meningkatkan perekonomian sodara saya di area sekitar dan mengurangi angka penganguran terima kasih.

      1. Harapan kami kepada PT. CEPR/ PLTU 2 Cirebon sekira’ya selain permasalahan Sy ada yang harus di selesaikan segeralah diselesaikan agar jangan sampai menghambat pembangunan PLTU 2 Cirebon mohon maaf sebelum’ya bilamana ada kata-kata yang tidak berkenan terima kasih.

  2. Ralat Permasalahan di cirebon yang pasti + diduga dibalik itu masih ada yang hal yang sampai saat ini merugikan masyarakat,…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *