31, Oktober 2020

Berita Terkini

Bersama Membangun Bangsa-Kritis, Faktual dan Independen

Praperadilan Ditolak, Penetapan Tersangka Eks Sekretaris MA Nurhadi Sah!

2 min read

JAKARTABERITATERKINI.co.id – Permohonan Praperadilan yang diajukan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi resmi ditolak.

Dengan demikian, maka penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap dan gratifikasi sah.

“Dalam pokok perkara menolak praperadilan untuk pemohon I, II, dan III untuk seluruhnya,” ucap hakim Akhmad Jaini saat membacakan amar putusannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (21/01/2020).

Dalam praperadilan ini, Nurhadi, sebagai pemohon bersama Rezky Herbiyono (menantu Nurhadi) dan Hiendra Soenjoto (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal/MIT).

Baca Juga :  Warga Deli Serdang Mundur dari Program Keluarga Harapan, Begini Alasannya

Ketiganya berstatus tersangka di KPK dengan sangkaan penyuapan dari Hiendra pada Nurhadi dan Rezky terkait pengurusan perkara di MA.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan prosedur hukum. Untuk itu, menurut hakim, pendapat dari ahli yang dihadirkan tidak lagi dipertimbangkan.

“Menimbang berdasarkan bukti-bukti di atas, surat perintah penyidikan atau sprindik, yaitu nomor 143 dan 144 telah sah secara hukum,” kata Akhmad.

“Menimbang mengenai peristiwa ataupun keterangan ahli baik dari para pemohon atau termohon, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut,” sambungnya.

Baca Juga :  Antisipasi Penyebaran Virus Covid-19, Polresta Bandar Lampung Lakukan Berish-bersih Ruangan dan Cek Suhu Tubuh

Nurhadi ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Total uang yang diterima Nurhadi diduga sekitar Rp 46 miliar. KPK menduga duit itu diterima Nurhadi dari Hiendra terkait perkara yang sedang berjalan di MA. Selain urusan suap, Nurhadi dan Rezky disangkakan KPK menerima gratifikasi berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK (peninjauan kembali) di MA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *