SIRA Gelar Aksi Unjuk Rasa Terkait Dugaan KKN Ke Kejati Sumsel

PALEMBANG, Berita Terkini. Co. Id – Puluhan massa yang tergabung dari Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Informasi Rakyat Sriwijaya ( LSM SIRA) kembali menggelar demo di depan Kantor Kejati Sumsel, pada Jumat (30/09/22).

Kedatangannya untuk untuk menyampaikan laporan pengaduan Kejati Sumsel terkait beberapa peket pekerjaan yang diduga terjadinya indikasi korupsi di lingkungan Pemkab OKI, OI, PALI dan Pemkot Prabumulih.
Koordinator Aksi, Rahmat Sandi Iqbal mengatakan sebagai garda terdepan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, pihaknya masih konsisten menyampaikan laporan indikasi korupsi yang kali ini mengarah pada Kabupaten OKI, OI, Pali, dan Kota Prabumulih.

Pertama kami menyampaikan ada dugaan korupsi pada kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten OKI pada pekerjaan APBD TA. 2022 berupa pembangunan jalan cor beton Desa Cahya Mas, Pelaksana/penyedia CV. Putra Agung dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.081.000.000,00 APBD TA. 2022.

Pihaknya juga menyampaikan adanya dugaan korupsi pada kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten OKI pada pekerjaan APBD TA. 2021 di antaranya penambahan ruang kelas baru dan penimbunan SMP Negeri 1 Jejawi. Pelaksana/penyedia Reffy Contraktor dengan nilai kontrak senilai Rp. 5.059.750.000,00 APBD TA. 2021 dan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SMP Negeri 1 Jejawi. Pelaksana/Penyedia CV. Agung Feral Najah dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.207.500.000,00 APBD TA. 2021.;

Lanjutnya, adanya dugaan korupsi pada kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OI pada delapan pekerjaan APBD TA. 2021, yakni Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotannya (DAK SD) SD Negeri 10 Pemulutan. Pelaksana/penyedia CV. Kawan Sejati dengan nilai kontrak senilai Rp. 651.000.000,00 APBD TA. 2021; Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotannya (DAK SD) SD Negeri 08 Pemulutan, Pelaksana/Penyedia Arkana Sarana Mandiri dengan nilai kontrak senilai Rp. 770.515.000,00 APBD TA. 2021;

Selain itu, rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotannya (DAK SD) SD Negeri 10 Pemulutan Selatan, Pelaksana/penyedia CV. Prima Tegar Utama dengan nilai kontrak senilai Rp. 765.733.000,00 APBD TA. 2021; rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotannya (DAK SD) SD NEGERI 11 Pemulutan Barat, pelaksana/penyedia CV. Indrapasta dengan nilai kontrak senilai Rp. 573.938.000,00 APBD TA. 2021;

Kemudian, pada rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK SMP) SMP Negeri 2 Pemulutan Barat, pelaksana/penyedia Hasta Karya Perkasa, dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.094.595.000,00 APBD TA. 2021; rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK SMP) SMP Negeri 2 Pemulutan Selatan, pelaksana/penyedia : CV. Keniza Utama Perkasa, dengan nilai kontrak senilai Rp. 575.753.000,00 APBD TA. 2021; rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK SMP) SMP Negeri 5 Pemulutan, pelaksana/penyedia CV. Palugada Perkasa dengan nilai kontrak senilai Rp. 621.000.000,00 APBD TA. 2021; dan terakhir pada kegiatan rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK SMP) SMP Negeri 7 Pemulutan, pelaksana/penyedia CV. Najwa dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.095.730.000,00 APBD TA. 2021.

Bukan hanya itu saja, keempat menyampaikan adanya dugaan korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir, pada pekerjaan APBD TA. 2021, yakni pada pemeliharaan Jalan Paket 1 Ruas Sungai Rotan – Talang Pangeran, Pelaksana/penyedia CV. Agoestien, dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.473.499.000,00 APBD TA. 2021; pemeliharaan jalan ruas s.pinang – pematang keroyah, Pelaksana/Penyedia CV. Redys Putra Mandiri dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.369.500.000,00 APBD TA. 2021; dan terakhir pada pemeliharaan Periodik Jalan Kuang Dalam – Beringin Dalam, Pelaksana/penyedia : CV. Al-Baasith dengan nilai kontrak senilai Rp. 902.390.000,00 APBD TA. 2021.

Lebih lanjut, Rahmat menyampaikan bahwa adanya dugaan korupsi di Kota Pramulih, yakni pada RSUD Prabumulih pada pekerjaan APBD TA. 2021, yakni Belanja modal jaringan listrik lainnya – belanja pembuatan prasarana listrik panel SDP dan Jaringan Listrik RSUD Pelaksana/penyedia PT. Surya Bantara Jaya dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.554.952.000,00 APBD TA. 2021.

Selain itu, diduga adanya korupsi pada 7 perkerjaan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih, pada pekerjaan APBD TA. 2021, yakni rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SD N 01 Prabumulih pelaksana/penyedia Tanjung Jaya Abadi dengan nilai kontrak senilai Rp. 549.410.000,00 APBD TA. 2021; rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SD N 10 Prabumulih. Pelaksana/Penyedia CV. Abidzar Tsaqip dengan nilai kontrak senilai Rp. 439.073.000,00 APBD TA. 2021; rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SD N 17 Prabumulih. pelaksana/penyedia CV. Riny Lutfi dengan nilai kontrak senilai Rp. 659.296.000,00 APBD TA. 2021;

Selain itu, rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 37 Prabumulih, pelaksana/penyedia PT.Duaputrajayaraya, dengan nilai kontrak senilai Rp. 445.882.000,00 APBD TA. 2021; rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 46 Prabumulih, pelaksana/penyedia CV. Abidzar Tsaqip dengan nilai kontrak senilai Rp. 438.614.000,00 APBD TA. 2021; rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 47 Prabumulih, pelaksana/penyedia CV. Pesona Gracella Abadi, dengan nilai kontrak senilai Rp. 549.336.000,00 APBD TA. 2021; dan terakhir pada rehablitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 70 Prabumulih, pelaksana/penyedia Tanjung Jaya Abadi dengan nilai kontrak senilai Rp. 330.175.000,00 APBD TA. 2021.

Rahmat melanjutkan, adanya dugaan korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih, pada pekerjaan APBD TA. 2021 yakni Pembuatan Mall Pelayanan Publik Pelaksana/penyedia CV. Gunung Sakti dengan nilai kontrak senilai Rp. 2.420.420.000,00 APBD TA. 2021 dan peningkatan Jalan Nurilahi, Jalan Ade Irma dan Jalan Talang Sako, Pelaksana/Penyedia Samudera Abadi Perkasa dengan nilai kontrak senilai Rp. 3.224.239.000,00 APBD TA. 2021.

Terakhir, kami juga menyampaikan adanya dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten PALI pada pekerjaan APBD TA. 2021 seperti Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMPN 4 Abab, Pelaksana/penyedia CV. Gada Arta Bahana, dengan nilai kontrak senilai Rp. 587.224.882,56 APBD TA. 2021.

Pihaknya juga mempertanyakan terkait perkembangan dan meminta Jawaban secara resmi tertulis atas tindak lanjut terhadap laporan dan pengaduan kami dengan Nomor : 128/SIRA/SRIWIJAYA/VIII/2022 tanggal : 01 Agustus 2022, tentang Laporan Pengaduan terkait Indikasi KKN pada Dinas Pendidikan Kabupaten PALI, pada pekerjaan APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu : Pembangunan Gedung SD SMP Satap Talang Betung Desa Perambatan, yang dikerjakan oleh CV. Putra Ritam senilai Rp. 1.690.019.882,56.

“Kami minta Kejati Sumsel mengusut tuntas kasus yang terindikasikan penyelewengan, persekongkolan dan dugaan praktik-praktik KKN pada paket pekerjaan diatas yang menggunakan APBD TA 2021,” tegasnya.

Disamping itu Sekretaris Eksekutif SIRA, Rahmat Hidayat menambahkan, sampai saat ini pihaknya masih konsisten mendukung pihak kejati Sumsel dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. SIRA menyerahkan laporan pengaduan secara resmi tertulis yang juga dilampirkan sejumlah dokumen pendukung seperti KAK, Spesifikasi tekhnis, BOQ dan gambar yang dianggap telah memenuhi syarat untuk dilakukan penindakan dan diproses oleh Supremasi Hukum sebagaimana diatur dalam PP 43 tahun 2018.

“Panggil dan Periksa oknum Kepala Dinas, Direktur RSUD Prabumulih ,KPA/PA, PPK, PPTK dan pihak pelaksana kegiatan atau penyedia untuk diperiksa dan dimintai keteranganya sesuai dengan aturan dan ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia,” tegas bang Dayat.

Rahmat juga meminta dan medesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera memproes dan menindaklanjuti atas dugaan KKN yang telah kami uraikan diatas, sebab kami juga menyerahkan laporan pengaduan secara resmi tertulis yang juga dilampirkan sejumlah dokumen pendukung seperti KAK, Spesifikasi Teknis, BOQ dan Gambar, yang kami anggap telah memenuhi syarat untuk dilakukan penindakan dan diproses oleh Supremasi Hukum sebagaimana diatur dalam PP 43 tahun 2018

Aksi unjuk rasa dari SIRA Terima langsung oleh Kasi Aku Dian SH. MH Terima kasih kepada SIRA  yang tidak henti hentinya mengawal pembangunan di Sumsel bebas Korupsi, laporan yang di sampaikan a