Mengecam Demo Anarkis Yang Mengatasnamakan Masyarakat Bali

DENPASAR, WWW.BERITATERKINI.CO.ID,
UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR menuai kontroversi. Masyarakat pun menolak dengan menggelar aksi demonstrasi diberbagai daerah di Indonesia, termasuk Bali. Sayangnya, aksi para demonstran tersebut disebabkan oleh tersebarnya berita hoax.

Sejumlah tokoh di Bali angkat bicara terkait aksi demonstran yang terjadi di Bali, Kamis (8/10) minggu lalu yang mengatasnamakan Masyarakat Bali mempertanyakan “Masyarakat Bali yang mana?” Diantaranya, Ketua PHDI Provinsi Bali, Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si., Ketua Fkub Provinsi Bali Ida Penglingsir Putra Sukahat,Tokoh Masyarakat I Bagus Alit Sucipta, SH., Ketua Yayasan KERIS Ketut Putra Ismayajaya, Ketua BPW LSM Jarrak Provinsi Bali I Made Rai Sukarya serta Ketua Komnaspan Bali I Made Budiarka S.Ag.

Tokoh Masyarakat I Bagus Alit Sucipta, SH., yang juga sebagai permerhati pariwisata dan Politisi PDI Perjuangan ini menyayangkan terjadinya demo anarkis .

Menurutnya, apabila melaksanakan unjuk rasa menyalurkan aspirasi dengan menyimpang dari nilai-nilai demokrasi, melakukan perbuatan anarkis dan melawan pemerintah, itu akan mencoreng citra Bali dimata wisatawan.

Bahkan hal ini bertentangan dengan nafas untuk membangun Indonesia dan Bali pada khususnya agar lebih maju, tentram, aman dan damai.

“Mari bersama-sama kita jaga Bali, jaga Indonesia, sehingga cepat pulih dari pandemi Covid-19 ini dan kita bisa hidup bersama-sama, lebih tentram, lebih damai dan ingat segala bentuk anarkisme hanya akan memperburuk situasi perekonomian Bali yang bertopang dari pariwisata,” ujar pria yang akrab disapa Gus Bota ini.

Tokoh pemuda Ketut Putra Ismayajaya alias KERIS juga mengecam demo anarkis tersebut dengan meminta kepada masyrakat Bali untuk tidak gampang terprovokasi dengan berita hoax yang tidak jelas sumbernya.

Ia menilai aksi demo yang terjadi belakangan ini lantaran banyaknya informasi hoax yang beredar di masyarakat.

Dia meyakini UU tersebut tidak akan membebani masyarakat dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita melalui media sosial yang menyesatkan (hoax.), dan tidak lagi melakukan aksi demonstrasi, apalagi bersifat anarkis yang merugikan kepentingan umum, terlebih dalam masa pandemi Covid-19.

Saya mengajak seluruh komponen masyarakat di Bali agar terus menjaga situasi dan kondisi yang nyaman, aman dan damai serta menjaga persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara dibawah kepemimpinan Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo.

Sesuai dengan karakter dan jati diri asli masyarakat Bali, gilik-saguluk, salunglung sabayantaka, parasparos, sarpana ya,” harapnya.

Sebelumnya Ketua BPW LSM Jarrak Provinsi Bali I Made Rai Sukarya, mengecam ajakan demo yang beredar luas di medsos. Pihaknya mengajak komponen bangsa memahami keberpihakan UU tersebut bagi buruh dan pekerja.

“Penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMK-M, kemudahan berusaha, dukungan riset & inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi,” terang Rai Sukarya, Selasa (20/10/2020) kemarin.

Demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Bali terjadi di depan kantor DPRD Provinsi Bali dan di depan kampus Unud, Sudirman, Denpasar, Kamis (8/10).

Aksi demo yang diikuti ribuan mahasiswa dan buruh itu sempat memancing terjadinya kericuhan. Massa pendemo bahkan sempat melempari polisi menggunakan batu.

Kapolda Bali, Irjen Pol Dr Petrus Reinhard Golose, menyebut massa pendemo yang menamakan diri ‘Bali Tidak Diam’ ini digerakkan oleh pihak lain.

Demo digelar di dua lokasi berbeda di Denpasar. Lokasi pertama, di Jalan PB Sudirman Denpasar tepatnya depan Kampus Pasca Sarjana Unud.

Lokasi kedua, di depan (sebelah timur) Kantor DPRD Bali kawasan Niti Mandala Denpasar.

Demo yang berlangsung ricuh ini menjadi perhatian jajaran Polda Bali dan Polresta Denpasar. Wakapolda Bali, Brigjen Pol Drs I Wayan Sunartha, turun langsung ke lapangan untuk menemui para pendemo. Demikian pula Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, ikut turun mengamankan jalannya aksi demo di depan Kantor DPRD Bali, bersama Brimob Polda Bali.

Usai demonstrasi di depan Kantor DPRD Bali, massa pendemo bukannya langsung pulang ke rumah masing-masing, tapi sebagian dari mereka kembali di Kampus Pasca Sarjana Unud, Kamis sore sekitar pukul 17.00 Wita.

Mereka bergabung kembali dengan massa pendemo yang sejak awal bertahan di Jalan PB Sudirman Denpasar. Saat itu, massa pendemo sudah memblokade Jalan PB Sudirman Denpasar di depan kampus.

Bahkan, ada yang mulai membakar ban di tengah jalan. Seorang pendemo membawa pamflet bertuliskan “Biarkan kami bicara tanpa ada perwakilan. DPR Goblok!”

Sekitar pukul 17.30 Wita, polisi yang berjaga-jaga di lokasi mengingatkan massa pendemo untuk segera bubar, karena batas akhir aksi segera berakhir.

Namun, hingga petang pukul 18.00 Wita, massa pendemo tetap bertahan. Mereka kemudian bergerak ke arah utara menuju depan SMP Santu Yosep.

Polisi pun membubarkan paksa mereka sekitar pukul 18.15 Wita. Para pendemo merespos dengan melempari polisi menggunakan batu. Kemudian, polisi balas menembakkan gas air mata.

Redaksi : Aj