Ridwan Kamil Langgar UU Kadin, Yus Hermansyah: Gubernur Gagal Paham Memaksakan Kehendak Sendiri

Bandung, Beritaterkini.co.id- Wakil Ketua Umum Kadin Ketenakerjaan sekaligus Ketua Asosiasi Tenaga Tehnik Konstruksi Indonesia (Astekindo) Jabar periode 2019-2024. H. Yus Hermansyah angkat bicara terkait Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Ridwan yang di dalamnya menerangkan bahwa kepada perusahaan yang memiliki jumlah karyawan lebih dari 200 (duaratus) orang agar dapat bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk memudahkan koordinasi dan kerjasama berkaitan dengan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Pada 30 September 2021 lalu.

“Sangat disesalkan pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengedepankan asosiasi tertentu,” ujar Yus Saat ditemui dikantornya pada selasa (5/1/21).

Yus Hermansyah mengatakan hal tersebut tidak pantas karena Asosiasi itu banyak dan semua membawahi usaha masing-masing dengan secara keseluruhan untuk ditunjuk membawahi pelaku usaha-usaha besar, menengah, kecil dan usaha lain nya itu adanya di Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) induk organisasi yang dilindungi oleh undang undang no 1 tahun 1987.

” Ridwan Kamil harus baca kembali UU Kadin, disitu sudah jelas seluruh pengusaha dibawah naungan Kadin,”jelasnya.

” Ridwan Kamil seakan akan memaksakan kehendak sendiri bahkan menabrak UU Kadin no 1 tahun 87 aturan Kepmen dan Kepres itukan di bawah UU, “tegasnya.

Menurut Yus , Ridwan Kamil gagal paham dan salah kaprah seharusnya sebagai seorang Stakeholder atau pemutus dan sebagai penguasa harusnya tidak menunjuk asosiasi untuk mengkoordinir pengusaha karena dalam UU sudah sangat tegas.

“Justru dengan karut marut Kadin Jawa Barat seorang Gubernur harus bisa mempersatukan sehingga membuat iklim pengusaha kondusif,” tandasnya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan surat edaran nomor 163/KB.05.01.02/, pada, Kamis 30 September 2021.

PENINGKATAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI JAWA BARAT

Berdasarkan:

1. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro ,kecil dan menengah ,dan

2. Peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan di jawa barat
Dalam upaya peningkatan daya saing daerah dan mendorong peningkatan kontribusi sektor industri terhadap ekonomi produktif melalui perberdayaan usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) pengembangan ekonomi daerah ,penguatan sektor ekonomi prioritas, serta untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah ,perlu dihimbau kepada para pimpinan perusahaan /industri se jawa barat untuk melaksanakan hal hal sebagagai berikut :

1.kepada perusahaan yang memiliki jumlah karyawan lebih dari 200(duaratus) orang agar dapat bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk memudahkan koordinasi dan kerjasama berkaitan dengan ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

2.kepada perusahaan yang memiliki kegiatan usaha di wilayah jawa barat .agar memiliki kantor cabang /kantor administratif yang berada di wilayah jawa barat,bandung 30 september 2021.

Laporan : DN

Editor     : RG