Palembang,Berita Terkini.Co.Id Terkait adanya dugaan penyimpangan yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada program Dana Replanting dari BPDP-KS Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) tahun 2019-2020 di Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Muara Enim.
Ketum Lembaga 100% Rahmat Hidayat,SE. Bersama Rahmat Sandi Iqbal,S.H Menurut informasi dan hasil monitoring kami dilapangan bahwa diduga KUD jasa sepakat dalam sertifikat luasan 2 ha tp saat diulur ulang oleh kehutanan rata2 diduga 1,8 ha realisasinya, begitupun dengan KUD Subur makmur juga diduga sama,”ungkapnya kamis (06/01/22).
Selain itu KUD serasan mulya desa sidomulyo kec.gunung megang kab.muara enim juga sama halnya diduga indikasi ukuran disertifikat 2 ha dan indikasi real dilapangan 1,7 ha artinya terindikasi terdapat kekurangan rata-rata 0,1500 perhektar jika dikalikan 248 ha maka terindikasi terdapat kekurangan realisasi 37,2 ha, jika dikalikan nilai bantuan 25 jt perhektar ada dugaan Rp. 930.000.000 potensi kerugian negara, sedangkan jalan produksi diduga tidak dikurangi saat usulan,”katanya.
Maka dari pada itu pada saat aksi nanti yang akan kami laksanakan di Polda Sumsel meminta dan mendukung penyidik Polda Sumsel untuk dapat melibatkan BPN dan pihak Kehutanan guna melakukan pengukuran ulang luasan realisasi lahan secara terbuka supaya potensi kerugian negara dapat diketahui,”pungkasnya.(DN/RZPTeam)
