PST Laporkan Dugaan KKN Di 6 OPD Kabupaten Musi Banyuasin Ke Kejati Sumsel

Palembang, Berita Terkini. Co. Id Pemerhati Situasi Terkini (PST) Aksi Unjuk Rasa terkait dugaan KKN di 6 OPD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) unjuk rasa dilakukan di depan Kejati Sumsel (18/08/22).

Koordinator Aksi Alex Kazyuda mengatskan
Berdasarkan hasil monitoring dari Lembaga kami dilapangan terkait beberapa item kegiatan yang menggunakan keuangan Negara, yang dikelola oleh 6 OPD di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.Dalam hal tersebut kami selaku pengawasan dari kontrol sosial terkait penggunaan keuangan Negara yang mana hari ini mengadakan aksi damai/Demo sekaligus sebagai pelapor terkait adanya indikasi dugaan Tindak Pidana Korupsi pada beberapa kegiatan yang dikelola oleh 6 OPD di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Tahun Anggaran 2021.

Dugaan Korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kegiatan Pembangunnan Museum Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh Mulya Kreatif Perkasa, sebesar Rp.14.860.548.856,-

Dugaan Korupsi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian pembangunan Gedung Produksi dan Promosi Gambo Muba pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh Anugrah Glory Sriwijaya, sebesar Rp.3.370.123.448,- Pembangunan Sarana Pendukung Pasar Randik sekayu (Pembangunan Selaras Los, Penimbunan dan Pembuatan Tembok Penahan Halaman Parkir, Pembuatan Pos Jaga, Rehab Total WC, Pembangunan Moshollah) yang dikerjakan oleh CV. Castro sebesar Rp.1.512.422.556,-

Rehab Sedang Sedang Gedung Kantor Disdagperin pada Dinas Pedagangan dan Perindustrian tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh Wirajaya Sarana Sebesar Rp.733.975.074,-

Dugaan korupsi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh CV. Bima Jaya Mandiri, sebesar Rp.743.238.226,-

Dugaan korupsi Dinas Perkebunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Excavator) pada Dinas Perkebunan tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh CV. Sarana Paloganda, sebesar Rp.3.518.000.000,-

Dugaan indikasi korupsi ada Dinas Perhubungan Pembangunan pagar bandara pangeran abdul hamid pada dinas perhubungan tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh PT. Karya Pelindung Nusantara, sebesar Rp.5.139.453.638;-
Pembangunan Pagar Keliling dan Taman Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh CV. Raja Persada Sebesar Rp.739.626.061;-

Dugaan indikasi pada Korupsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Normalisasi Danau Ulak Lia, Kec.Sekayu pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikerjakan oleh PT. Selaras Simpati Nusantara sebesar Rp.9.950.073.000,-
 Rehalibitasi Daearah Irigasi Ngunang (IPDMIP) di Desa Ngunang Kec.Sangga Desa pada Dinas PUPR tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh Anugrah Kencana sebesar Rp.2.385.417.000,-

Normalisasi Sungai Biduk Desa Dawas,Kecamatan Keluang (Bantuan Keuangan Provinsi) pada Dinas PUPR tahun angggaran 2021 Yang dikerjakan oleh Cv.Bahana Cipta Sebesar Rp.1.987.638.650,-
 Rehalibitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec.Sangga Desa pada dinas PUPR tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh CV. Era Karya Makmur sebesar Rp.2.392.343.000,-

Dari beberapa item kegiatan Proyek tersebut diatas yang mana kami duga kuat adanya indikasi KKN/Nepotisme terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut diatas yang diduga kuat adanya kerugian negara yang cukup signifikan dalam hal tersebut permohonan kami kepada pihak kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan,Meminta Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan Panggil dan periksa terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pada semua Kegiatan tersebut diatas serta panggil dan periksa PPK dan KPA terkait semua item Kegiatan tersebut diatas.

Diduga pada beberapa Kegiatan Tersebut, dianggarkan menggunakan uang Negara kami menduga pada beberapa kegiatan tersebut diatas tidak sesuai pada Gambar Kegiatan, Surat Perjanjian Kontrak (SP), Spesifikasi Teknis Kerja, Kerangka Acuan Kerja, Rekapitulasi Bill and Quantity (BQ), (yang telah kami lampirkan) sehingga diduga menyebabkan keruggian keuang Negara yang sangat besar.Dengan mengacu pada UU No.31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, kemudian PP No.71 th 2000 tentang tata cara dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dan PP No.105 th 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara, kepada pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan.

Diduga pada beberapa kegiatan tersebut sangat rawan dan rentan adanya unsur nepotisme KKN dalam proses administrasi/lelang kegiatan tersebut, Diduga Keras Telah diarahkan.Tangkap dan Penjarakan Koruptor, harapnya.

Aksi unjuk rasa dari PST di Terima langsung oleh Kasi Penkum M. Radyan SH. semua laporan akan kita tindak lanjuti, mengenai siapa yang akan melakukan pemeriksaan dari laporan tersebut yang penting kita telah serius menindak lanjuti laporan dan menjadi perhatian,
Pungkasnya. (RZP)