PST Laporkan Dugaan KKN Di Pemkot Prabumulih Dan Muba Ke Kejati Sumsel

Palembang, Berita Terkini. Co. Id Pemerhati Situasi Terkini (PST) mendatangi Kejakasaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) until melaporkan dugaan KKK di 37 OPD Penerintah Kota Prabumulih dan 6 OPD di Penerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada Pemerintahan Kota Prabumulih yang memiliki 37 OPD, Pemeriksaan ditujukan untuk menguji dan menilai serta memberikan simpulan berdasarkan keyakinan yang memadai apakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih salah satunya di temukan Kekurangan Volume pada 74 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang sebesar Rp2.350.012.114,88;-, ungkap Ketua PST Alex Kazsuda usai memberikan laporan dugaan KKN ke TPP Kejati Sumsel, Kamis 08 September 2022.

Dalam rangka menjalanka peran sebagai kontro sosial Pemerhati Situasi Terkini (PST) melaporkan dugaan permasalahan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH) Yang dalam hal pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, sebab diduga kuat pada 74 pekerjaan tersebut terindikasi adanya unsur KKN, hingga menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.350.012.114,88;-

Merujuk pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Kemudian dilengkapi dalam dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun1999 dalam Pasal 18 ayat (2). Pasal 4 UU Tipikor juga menyebutkan bahwa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tidak Menghapuskan Dipidananya Pelaku Tindak Pidana. Sehingga Penghentian Penyidikan dan penuntutan perkara Korupsi karena alasan telah mengembalikan Kerugian Negara merupakan alasan yang tidak tepat dan bertentangan dengan Undang-undang.

Sesuai dengan tujuan surat ini maka kami sebagai kontrol sosial melalui surat ini menyampaikan Laporan dan Pengaduan di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan

Meminta kepada Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan untuk segera mengusut tuntas dugaan KKN atas Kekurangan Volume pada 74 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih sebesar Rp2.350.012.114,88;-
,meminta kepada Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih untuk mempertanggungjawabkan 74 Paket Pekerjaan Belanja Modal, yang terindikasi adanya unsur KKN sehingga terdapat Kekurangan Volume sebesar Rp2.350.012.114,88;-

Meminta kepada Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan penindakan juga Bedasarkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Kemudian dilengkapi dalam dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun1999 dalam Pasal 18 ayat (2). Pasal 4 UU Tipikor juga menyebutkan bahwa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tidak Menghapuskan Dipidananya Pelaku Tindak Pidana. Sehingga Penghentian Penyidikan dan penuntutan perkara Korupsi karena alasan telah mengembalikan Kerugian Negara merupakan alasan yang tidak tepat dan bertentangan dengan Undang-undang.

Kami juga menduga bahwa pada kegiatan diatas terindikasi adanya unsur KKN, serta diduga Memperkaya diri sendiri sehingga bertententangan Pasal 2 ayat (1) uu Tipikor yang menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 Tahun dan maksimal 20 Tahun dan denda paling sedikit 200 Juta Rupiah dan paling banyak Satu Miliar Rupiah,”bebernya.

Sesuai Peraturan perundang-undangan bahwa hasil Pemeriksaan BPK sudah bisa untuk dijadikan bukti awal pemanggilan dan pemeriksaan, maka kami berharap Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan segera Melakukan Penindakan sesuai kewenangannya

Meminta Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan Panggil dan periksa terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pada 6 OPD Dinas Di Pemkab Kabupaten Musi Banyuasin dan 13 Item Kegiatan proyek tersebut, panggil dan periksa PPK dan KPA terkait, Adapun nama-nama penanggung jawab terkait kegiatan yang kami laporkan sebagai berikut :
Dinas Kesehatan :
• Pengadaan Incenerator Rumah Sakit Sungai Lilin (DAK Pelayanan Rujukan) PPK : LILIA ROSA, SE, M.Kes
• Pengadaan Incenerator Rumah Sakit Bayung Lencir (DAK Pelayanan Rujukan) PPK : LILIA ROSA, SE, M.Kes
Dinas Perdagangan dan Perindustrian :
• Pembangunan Pasar Rakyat Air Putih Ulu PPK : Supriyanto, SE.,M.Si
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan :
• Pengadaan Bibit Sapi Betina PPK : H.Muslim,S.pt.,M.Si
• Pembangunan Gedung BPP Kecamatan Jirak Jaya PPK : Sumartono,SE.,M.Si
Dinas Perikanan :
• Pengadaan Saranana Penagkapan Ikan PPK : LIWAEL HAMDHE, S.Pi.,M.Si
• Pembangunan/Rehalibitasi Sapras Unit Pembenihan Rakyat Rawa Makmur Barokah (DAK) PPK : BILLY FAISAL KURNIAWAN, ST., MM
• Pembangunan/Rehalibitasi Sapras Unit Pembenihan Rakyat Pandawa (DAK) PPK: BILLY FAISAL KURNIAWAN, ST., MM
Dinas Perkebunan :
• Pengadaan Mesin Separator Lateks (Centrifuge) dan Kelengkapannya di Kecamatan Sekayu PA: AKHMAD TOYIBIR, S.STP., MM dan PPK : DIANSZ NOVILIH, SP., M.Si
• Pengadaan Mesin Separator Lateks (Centrifuge) dan Kelengkapannya di Kecamatan Babat Toman PA: AKHMAD TOYIBIR, S.STP., MM dan PPK : DIANSZ NOVILIH, SP., M.Si
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang :
• Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Sp Jalan Negara (Km.108) – Sp Supat dengan Aspal Hotmix PA : H. HERMAN MAYORI, ST., MT. dan PPK : IRFAN, ST.
• Peningkatan Ruas Jalan dari Sp Jalan Negara – Panca Tunggal (C.5) Kec.Sungai Lilin PA : H. HERMAN MAYORI, ST., MT. dan PPK : EDDY UMARI, ST,. MM
• Peningkatan Ruas Jalan Sp Selabu – Keluang PA : H. HERMAN MAYORI, ST., MT. dan PPK : BRAMM RIZAL, ST.,M.Si
2. Diduga 6 OPD Dinas diPemkab Kabupaten Musi Banyuasin dan 13 Item Kegiatan Proyek Tersebut Pada Pekerjaan kegiatan proyek yang dianggarkan menggunakan uang Negara tersebut diatas tidak sesuai pada Gambar Kegiatan, Spesifikasi Teknis Kerja, Kerangka Acuan Kerja, Rekapitulasi Bill and Quantity (BQ).
3. Dengan mengacu pada UU No.31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, kemudian PP No.71 th 2000 tentang tata cara dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dan PP No.105 th 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara.
4. Diduga 13 Item kegiatan Proyek dan 6 OPD Dinas di Pemkab Kabupaten Musi banyuasin, “Tandasnya.

Laporan dari PST di terima langsung oleh Bagian TPP Kejati Sumsel.(RZP)