Gelar Rakernas, Himperra Lakukan Evaluasi Semua Aktifitas Bisnis

BADUNG, beritaterkini.co.id | Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) melaksanakan Seminar dalam rangka Pembukaan rangkaian Rapat Kerja Nasional atau Rakernas tahun 2022 di The Westin Resort Nusa Dua Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Kamis, 8 September 2022.

Rakernas Himperra diikuti 300 peserta yang merupakan pengurus dan anggota Himperra seluruh Indonesia.

Rakernas ini sebagai agenda rutin tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra dengan agenda utama melakukan evaluasi semua aktivitas bisnis yang telah dijalankan, termasuk regulasi pemerintah tentang bidang perumahan permukiman, lalu dibahas dan mencari solusi guna kemajuan bersama.

“Selain itu, juga kami laksanakan Milad ke-4 atau Hari Ulang Tahun (HUT) Himperra ke-4. Besok kita adakan internal Rakernas dan Acara digelar hingga Sabtu, 10 September 2022,” kata Ketua Umum DPP Himperra, Endang Kawidjaja.

Menurutnya, Rakernas Himperra 2022 mengusung tema “Rise Together Grow Stronger, Bangkit Bersama Himperra Tumbuh Lebih Kuat”, yang berarti melalui tema yang diusung sebagai wujud penyemangat, tekad dan komitmen Himperra kepada seluruh anggota Himperra untuk bangkit, pasca pandemi Covid-19 san tumbuh bersama-sama jauh lebih kuat dari sebelum pandemi.

“Dua tahun ini mungkin banyak anggota yang kesulitan. Tetapi, kini mulai tumbuh. Nah, di Rakernas tahun ini, kita rapatkan lagi barisan, konsolidasi untuk menjadi lebih baik lagi,” jelasnya.

Sesuai informasi pencapaian berbagai bank, disebutkan Himperra masuk tiga besar asosiasi perumahan di Indonesia, baik dari jumlah anggota maupun jumlah unit rumah subsidi yang telah diakadkan KPR. Bahkan, pencapaian Himperra tetap lebih tinggi dibandingkan pencapaian gabungan 19 asosiasi perumahan lainnya.

Menariknya, Ketum Endang menyebutkan ada tiga hal utama yang menjadi bahasan dalam Rakernas Himperra di Bali meliputi perizinan, solusi dengan adanya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan soal pembiayaan rumah subsidi, khususnya sektor informal yang akan digalakkan pemerintah.

“Kami bahas tentang usulan-usulan dan pemikiran kondisi atas masalah yang ada di ekosistem perumahan subsidi. Kami berikan sejumlah usulan positif dan kontruktif. Bentuknya nanti berupa sejumlah rekomendasi kepada pemerintah,” terangnya.

Bahkan, Ketum Endang mencontohkan perihal perizinan, khususnya untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR diinginkan tetap ada PP yang bisa mengendalikan sifat dan kekhususan (lex spesialis).

“Himperra juga akan menyikapi berbagai hal terkait penyesuaian harga rumah subsidi, dimana saat ini harga bahan bakunya sudah naik cukup lama. Demikian juga soal keluhan tentang peta LSD yang telah ditetapkan pemerintah dan ternyata tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, terutama yang berada di Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perdesaan dan Kawasan Pwrmukiman Perkotaan.

“Intinya, usulan dari anggota Himperra seluruh Indonesia terkait regulasi dan hal teknis akan kita rumuskan menjadi masukan dan rekomendasi yang positif serta kontruktif kepada pemerintah, agar pengembang anggota Himperra tetap dapat berinovasi dan berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara sesuai kompetensi masing-masing,” pungkasnya. (Surya)