LSM Gransi Meminta Gubernur Sumsel Evaluasi Pejabat Di Dinas PUPR Provinsi Sumsel

DN/RZP12, September 2022

242 0 3 minutes read

Palembang, Berita Terkini. Co.Id Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GARNSI) gelar unjuk rasa terkait Dugaan KKN dan Over Lepping Proyek PUPR Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bertempat di depan Kantor Gubernur Sumsel, Senin (12/09/22).

Ketua Umum LSM GARNSI Supriyadi mengatakan Kami datang kesini menggelar aksi unjuk rasa sebagai wujud kepedulian kami terhadap negeri tercinta,kami tidak ingin KKN menghancurkan Negara ini, “katanya.

Sebagai bahan dasar dan sesuai temuan tim Investigasi LSM GRANSI dilapangan dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala dan paket Kontrak jalan tahun anggaran 2019 Sampai 2022 pada dinas PUPR Provinsi Sumsel, diduga telah menghabiskan dana hingga ratusan milyar Lebih telah ditemukan, “jelasnya.

Dugaan Pekerjaan tersebut kebanyakan hanyalah pemeliharaan biasa , seperti dibanyuasin hanya penebasan rumput yang hanya dilakukan menggunakan mesin tebas rumput dan diduga hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp, 50. 000. 000 dan kemudian kota Palembang diduga tidak dikerjakan karena tidak ditemukan titik lokasi pekerjaan diduga kuat khusus kota Palembang telah terjadi Overlaping dengan kegiatan APBN dan APBD kota Palembang. Kemudian LAHAT, OKU TIMUR , Dan Beberapa kabupaten lain

Diduga tidak dikerjakan terindikasi tidak sesuai ditemukan anggaran Alakadar proses kegiatan dan bahkan diduga lelang nya diduga ada markup atau baik beberapa fiktip secara , selain kegiatan .Elektronik selain itu kegiatanYang kegiatan ada Diduga telah terjadi Overlaping dengan Anggaran kabupaten dan APBN.

Pekerjaan proyek Kontrak yang nilainya sangat fantastic hingga ratusan milyar dan diduga dimonovoli oleh BG 1 dan BG 2 , Sedangkan pekerja jalanya sangat memprihatinkan , bahkan saat ini ada sebahagian jalan yang rusak bahkan susah untuk dilalui Contohnya peker jaan dikecamatan Pemulutan dari desa Babatan saudagar OPI sampai desa Aur standing sejak tahun 2019 sudah menghabiskan Anggaran 100 milyar Lebih.

kemudian Pembangunan Jalan Penghubung Sp. Semambang – Menara Pengamat 33 yang dikerjakan KARYA DUTAMANDIRI SEJAHTERA dan PT. Perdana Abadi Perkasa . anggaran nya hingga 140 milyar dalam satu tahun dan bulan yang sama dengan ruas jalan yang sama , Kami menduga kegiatan ini terjadi overlapping

Diduga Pekerjaan Pelebaran Jalan Talang Ubi (Kab. PALI) – Cecar (Kab.
MURA) sumber dana APBD Provinsi Sumatera Selatan pelaksana PT. BINA USAHA CIPTA dengan Nilai kontrak Rp. 20. 130. 661. 312, 82 informasi yang kami terima kegiatan ini dimonovoli Langsung Oleh kepala dinas PUPR , dan alat Berat Yang digunakan adalah alat PUPR , Kemudian pada saat akhir masa peker jaan di bulan desember kegiatan tersebut baru selesai 60% namun pihak PUPR sudah membayar 100% dan Sudah PHO

LSM Garnsi Meminta kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sumatera
Selatan memecat Atau menon aktifkan kepala bidang dan Seluruh

PPK dalam kegiatan Pemeliharaan rutin jalan, dalam luang lingkup PUPR provinsi sumatera selatan khususnya untuk kota Palembang oku okut musi banyuasin dan banyuasin dan beberapa kabupaten Lain karna kami menilai mereka dalam bekerja tidak memiliki rasa tanggung jawab, tandasnya.

Bertanggung jawab atas peker jaan yang diduga Dimonovoli 0leh Gubernur Dan Waki Gubernur yang mana peker jaan tersebut saat ini hancur total dan bahkan di beberapa titik sulit dilalui , sementara anggaranya begitu fantastic hingga Ratusan Milyar

Menolak unsur KKN disumatera selatan dan meminta Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur , agar memberikan rekomendasi kepada Pihak Penegak hkum baik kepolisian dan kejaksaan agar melakukan penyelidikan dan Penyidikan atas dugaan KKN proyek di PUPR Provinsi Sumatersa selatan , agar Nama baik bapak GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR Kembali bersih dimata Kami . Namun jika bapak GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR tidak memberikan rekomendasi kepada Pihak penegak hukum , Artinya memang Benar kalua bapak GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR Terlibat KKN proyek PUPR.

Aksi unjuk rasa dari LSM GRANSI di Terima langsung didepan kantor Gubernur Sumsel diterima oleh Plh Sekertaris Dinas PUPR Provinsi Sumsel Rizal Hermansyah.di dampingi Kasi Kesbang Pol Provinsi Sumsel Irwan, mengucapkan terima kasih atas informasinya dan kritik yang di sampaikan, kami akan terima laporan yang di sampaikan dan segera kami himpun dan panggil PPATK, Konsultan, Kontraktor terkait aspirasi ini akan kami tindak lanjuti mudah mudahan yang di sampaikan di kemudian hari tidak lagi terjadi lagi,”pungkasnya.(RZP).