“Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di ERA Digitalisasi, 28 UPT Pemasyarakatan Se-Jawa Barat Terima BIMTEK SPPT-TI”

Bandung, Beritaterkini.co.id- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tenaga pendukung implementasi sistem Penanganan perkara terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT TI) bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pilot project pada jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Barat yang bertempat di Aula Soepomo, Senin (14/06/21).

Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Sudjonggo, Direktur Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dodot Adikoeswanto, Kepala Divisi Administrasi Ngadiono Basuki, Kepala Divisi Pemasyarakatan Taufiqurrakhman, Kepala Divisi Keimigrasian Heru Tjondro, pejabat Administrator dan seluruh Ka-UPT se-Bandung Raya serta diikuti secara virtual oleh 28 UPT Pemasyarakatan yang terpilih sebagai pilot project.

SPPT-TI merupakan suatu sistem kesatuan rangkaian dari manajemen perkara pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan atau penetapan yang melibatkan komponen peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam penegakan hukum. Dengan terselenggaranya pertukaran data perkara pidana berbasis teknologi informasi yang transparan, efektif, efisien untuk menekan jumlah overstaying dengan penerapan teknologi dan pertukaran data antar institusi penegak hukum.

Dalam sambutannya, Sudjonggo mengucapkan, “Kepada UPT Pemasyarakatan yang sudah ditunjuk sebagai pilot project pelaksana SPPT TI Tahun 2021 diminta agar dapat meningkatkan kinerja penginputan, verifikasi dan update data pada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Bimbingan Teknis ini adalah untuk menjabarkan kesiapan komponen sistem peradilan pidana dalam implementasi pertukaran data penanganan perkara pidana berbasis teknologi informasi, dapat menjelaskan tata Kelola sistem manajemen pertukaran data dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan dapat menguraikan kendala dan tantangan dalam pengembangan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi.” ucapnya.

Kemudian Sudjonggo berharap, “Pertemuan, koordinasi dan konsultasi yang baik antara kita, dapat menjadi salah satu bagian program yang berarti sehingga dapat terwujud program nyata hasil sinergi dari semua pihak dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Seluruh petugas yang mengikuti kegiatan ini dapat merubah poila pikIr dan merubah budaya kerja dari pola ingin dilayani menjadi pola piker melayani, begitu juga dengan budaya kerja yang sebelumnya hanya rutinitas menjadi budaya kerja yang inovatif dan mempunyai terobosan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kedepan,” harapnya.

Usai itu, Dodot menegaskan, “Dalam penginputan data, dari level operator sampai kepada supervisor, administrator dan verifikator dituntut penuh tanggung jawab dalam kebenaran data. Data nantinya akan dikirim ke Pusat Pertukaran Data (Puskarda). Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana input data yang benar. Di dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) kita sudah diperlengkapi fitur-fitur yang mempermudah, melalui itu kita bisa mengambil data tersebut dan meneruskannya ke SPPT TI dan melalui SPPT TI diciptakan agar dapat mempermudah dalam penelusuran/tracing pengaduan dan penanganannya serta SPPT TI berguna juga untuk laporan bagi Presiden. Kita juga berharap akan lebih baik lagi kedepannya. Melalui SPPT TI ini kita berikan dukungan penuh dan ini pun merupakan bagian dari Target Kinerja.” tegasnya.