BPI KPNPA RI SEGERA TURUNKAN TIM TERKAIT PUNGLI DAN MARKUS DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM DELI SERDANG, SUMATRA UTARA SUMUT .

Beritaterkini.co.id. Menyikapi adanya laporan masyarakat kepada Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI ) Propinsi Sumatra Utara terkait adanya Makelar Kasus yang diduga melibatkan oknum, di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, langsung di sikapi Ketua Wilayah BPI KPNPA RI Sumatra Utara, Mayor Purn Jonhson Situmorang SH dengan melakukan pengumpulan data dan lapinfo terhadap warga yang melaporkan masalah nya tersebut.

Kita dari BPI KPNPA RI Sumut akan menindaklanjuti adanya aduan dari masyrakat terkait dugaan Markus dan Pungli di PN LBP dan segera berkoordinasi dengan Pihak Dari Pengadilan Tinggi Sumatra Utara maupun di Mahkamah Agung terkait adanya dengan adanya aduan masyarakat warga Deli Serdang yg masuk ke BPI KPNPA RI.

Memang sudah cukup lama kita mendengar adanya oknum di PN Lubuk Pakam yang bermain kasus dan juga melakukan Pungli terhadap beberapa kasus , namun tidak semudah untuk membalik telapak tangan didalam kita mengungkap adanya dugaan kasus Markus dan Pungli di PN Lubuk Pa kam.

Untuk itu BPI KPNPA RI Sumut segera menurunkan Tim Investigator didalam melakukan pengumpulan data dan informasi terkait untuk tindak lanjut dari adanya dumas tersebut, dan meskipun beberapa waktu lalu juga, ada berkembang pemberitaan dimedia terkait Pemeriksaan Dugaan Pungli Rp 30,5 Juta Oknum Panitera PN Lubuk Pakam Terkesan Lambat Penanganan nya 19/06/2021.

Sudah Hampir berjalan tiga bulan, pemeriksaan atas dugaan pungli oknum Panitera Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam (LBP) berinisial BRH sebesar Rp 30,5 Juta yang kini ditangani oleh Panitera Sekretaris (Pansek) terkesan berjalan lambat.

Pasalnya sejak bulan April 2021 hingga kini kasusnya belum ada kesimpulan dan kejelasan apalagi titik terang

“Saat ini tahapan pemeriksaan itu masih berlangsung, kewenangan pemeriksa ada pada atasan langsung dalam hal ini Panitera (atasan BRH) yang nantinya akan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua dan Atasan pengambil putusan secara berjenjang,” Kata Hakim Munawar Hamidi, S.H selaku humas mewakili Ketua PN LBP.

Munawar Hamidi menambahkan, pihak pengadilan masih terus melakukan pemeriksaan lanjut atas informasi dengan bukti permulaan dugaan pungli oleh BRH.

“Masih dilakukan pemeriksaan lanjutan,” pangkasnya.

Sebelumnya diberitakan, terkait dugaan pungli 30,5 Juta dengan modus iming-iming menang perkara perdata tanah oleh Panitera Pengganti (PP) inisial BRH di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (PN LBP) gagal dan kasusnya mencuat.

Ketua PN LBP. Jon Sarman Saragih, S.H, M.Hum saat mengetahui informasi tentang adanya dugaan pungli bermodus iming-iming menang perkara perdata tanah oleh BRH, berang.

Kepada BN dia memastikan telah memberi doktrin Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI, WBK serta WBBM) untuk warga penyelenggara di PN LBP yang di pimpinnya itu.

“Kenapa masih ada seperti itu pak ?, kita selalu ingatkan jangan menerima dan jangan memberi di luar dari ketentuan yang benar. Besok saya klarifikasi ke beliau pak ya, akan dipanggil atasan langsungnya pak panitera, bila perlu kita akan periksa dia, selanjutnya kita laporkan ke aparat hukum, baik yang menerima maupun yang memberi. Terima kasih pak infonya,” dan dalam rangka

Wujudkan ZI-WBK-WBBM, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Janji Tindak Tegas yang bermain main dengan Kasus maupun melakukan pungli tidak akan ada ampun dan terkait dengan adanya aduan dari masyarakat kepada BPI KPNPA RI Sumatra Utara dari PN LBP akan mempelajari lebih lanjut.

Sumber : BPI KPNPA RI
Editor : Kurnia