Palembang, Berita Terkini. Co. Id Puluhan massa dari Koalisi Aktivis Revolusioner Sumsel melakukan aksi unjuk Rasa di kantor Walikota Palembang, Kamis 18 Agustus 2022.
Koordinator aksi Yayan Joker mengatakan, pihaknya dari Koalisi Aktivis Revolusioner Sumsel setelah menganalisa data hibah dan bansos tahun 2015 dan 2017 dan telah dindaklanjuti dengan investigasi di lapangan. Maka hasilnya adalah data tersebut terindikasi ada dugaan korupsi salah satu tolak ukurnya adalah masyarakat penerima dana bansos yang sesuai dengan alamat penerima dana bansos dalam pengakuannya tidak menerima dana bantuan tersebut.
“Begitupun juga pengakuan pengurus masjid dan mushola penerima dana bantuan tersebut juga mengaku hanya menerima separuh dari nota yang diberikan kepada mereka,” ujarnya.
Yayan menjelaskan, dari hasil investigasi ini kami dokumentasikan dalam bentuk video dokumenter setelah menelaah dan mengkaji data lampiran peraturan walikota Palembang nomor 83 tahun 2017 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2017 perihal nama penerima alamat dan besaran alokasi penerima hibah maka ada empat lembaga yang menerima dana hibah tersebut.
“Dokumen ini berbeda dengan data temuan kami. Maka dari sini kami menduga ada temuan indikasi korupsi,” katanya.
Lebih lanjut Yayan menuturkan, PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) mendapat investasi permanen pemerintah kota Palembang berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah BUMD.
“Pada 2018 dan 2017 SP2J mendapat investasi dari Pemkot dengan nilai ratusan miliar. Sampai saat ini perusahaan besar SP2J kolep dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan uang miliaran rupiah tersebut bahkan uang tersebut sampai saat ini rakyatnya tidak tahu ke mana,” bebernya.
“Kami melakukan aksi hari ini untuk bertemu langsung dengan bapak walikota kami menuntut bapak walikota untuk mundur dan usut tuntas penggunaan dana covid-19 miliaran rupiah tidak jelas usut tuntas dana hibah 2015 dan 2017. Usut tuntas kolepnya SP2J. Permintaan kepada walikota Palembang untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pemerintah kota Palembang,” bebernya.
Lebih lanjut Yayan mengungkapkan, tadi ada beberapa koordinator lapangan yang berembuk disini untuk melakukan aksi kembali di rumah dinas beliau kalau tidak ada tanggapan maka akan aksi terus.
Kita minta Walikota Palembang Harnojoyo untuk segera mundur dari jabatanya, karena tidak pernah mau bertemu dengan kami Warga nya dalam menyampaikan aspirasi, ujarnya.
“Kita sudah laporkan ke KPK dan Kejati. Secara politik kami minta moril kepada beliau untuk segera mundur dari jabatannya. Karena ini persoalan yang luar biasa ada miliaran dana yang tidak jelas,” Jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Hendrianto menuturkan, pihaknya kecewa kedatangan yang kedua walikota Palembang tidak muncul.
“Ini menunjukkan Bapak Walikota tidak profesional. Bapak walikota Palembang harusnya merakyat,” ucapnya.
” Pemkot Palembang dipimpin bapak ini seperti taman kanak-kanak. Nanti akan ada 300 masa yang akan ikut melakukan aksi kembali dirumah Walikota Palembang,” kataya.
Staf Ahli Walikota Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat kini dijabat oleh Zanariah mengatakan, aksi demo ini sebagai kontrol dari pemerintah.
“Terkait tidak adanya walikota menanggapi aksi demo itu kan ada banyak di bawah pak wali ada bagian-bagiannya.
Kalau semua orang ditanggapi, maka semua akan datang. Ini kam ada bagian-bagian dari pak walikota, ibu sebagai staf ahli dengarkan apa yang jadi keluhan mereka,” bebernya.
Zanariah mengungkapkan, aksi ini yang kedua kali. Pak Walikota sudah tau tentang aksi ini sebelum mereka demo terkait masalah itu.
“Kita sampaikan aksi demo ini bahwa mereka menuntut beberapa hal ini. Itu sudah data lama, setelah KPK menyelidiki sudah selesai,” katanya.
“Minggu kemarin sudah aksi, dan laporan ke pak Walikota disampaikan ada demo yang menuntut ini, dan tanggapan dari pak walikota ya secara langsung. (RZP)
