BeritaNasional

DPD PSR Laporkan Dugaan KKN Di Lingkungan Kemenkumham Sumsel dan Dinas Perhubungan Kota Palembang Ke Kejati Sumsel

Palembang,Berita Terkini.Co.Id Puluhan massa yang tergabung dalam DPD Pembela Suara Rakyat gelar unjuk rasa di depan kantor Kejati Sumsel terkait dugaan KKN di Lapas atau Rutan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel dan dugaan KKN di Dinas Perhubungan Kota Palembang, Rabu (15/02/23).

Ketua DPW PSR Aan mengatakan aksi unjuk rasa ini untuk menyampaikan dugaan KKN ke Kejati Sumsel yang diduga di lingkungan 7 lapas dan 1 rutan di Kanwil kemenkumham Sumsel dan diduga Proyek PL ada dugaan KKN, ” Katanya.

Kami sampaikan beberapa dugaan KKN Pengadaan Bahan Makanan PADA LAPAS/RUTAN/LPKA DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMSEL TA 2023

Diduga Oknum PA, PPK dan Pelaksana Melakukan Korporasi Persekongkolan Bermufakat Modus Kecurangan pada Pengadaan Bahan Makanan

Diduga Oknum PA, PPK dan Pelaksana Melakukan Kecurangan Praktek tak Sehat Bahan Makanan yang di gunakan

di Lihat dari Jenis Merek/produk Mutu Bahan tidak Sesuai dengan Ketentuan pada Spesifikasi Teknks/KAK

Diduga Pemborong/Pemenang Tender Bahan Makanan Memberikan Hadiah, fee sebesar 20 s. d 30% kepada PA. PPK untuk Syarat Memperoleh Memenangkan Tender

Diduga Oknum PAPPK Adanya Suap menyuap, gratifikasi tujuan Menguntungkan diri, Memperkaya diri orang lain Korporasi dalam Syarat Calon Pemenang Menetapkan Satu Pemenang Tender Bahan Makanan di Rutan/Lapas/LPKA.

Beberapa dugaan Pelanggaran, Penyimpangan pada Pekerjaan Penunjukan Secara Langsung/PL a. Diduga oknum PA, PPK dan Pelaksana PL. melakukan Korporasi Persekongkolan mufakat modus Kecurangan pada Pengadaan Barang/Jasa

Diduga Oknum PA, PPK dan Pelaksana Melakukan Kecurangan Praktek tak Sehat Bahan-Bahan yang di Gunakan pada Kegiatan PL. Kuntitatif, Merek/produk Mutu Barang tidak Sesuai dengan Ketentuan pada Spesifikasi Teknis/KAK

C. Diduga Pemborong/Pelaksana Kegiatan PL. Memberikan Hadiah/fee untuk Memperoleh Kegiatan PL

Meminta Kejati Sumsel usut dugaan KKN dan penyimpangan terkait 8 paket pekerjaan penunjukan secara langsung PL. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG TA 2022 “DIDUGA tidak sesuai fakta sebernarnya dan beberapa pekerjaan diduga fiktif, ” Bebernya.

Aksi unjuk rasa di Kejati Sumsel di Terima oleh Fungsional Humas Okmah SH mengatakan semua laporan silahkam di masukan ke PTSP dan akan di periksa kelengkapan dokumen laporan nya, tandanya. (RZP)

Related Articles

80 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: