DPP LSM Gransi Meminta Kejati Sumsel Selidiki Dugaan KKN Di Kabupaten Muba

Palembang,Berita Terkini.co.id Puluhan Massa dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gransi) melakukan unjuk rasa (Unras) dan melaporkan terkait dugaan indikasi KKN di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati ) Sumatera Selatan (Sumsel).

Beranjak dari tela’ah DPP LSM GRANSI maka kami pertama, meminta kepada kejati Sumsel untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Muba, ada dua puluh empat kegiatan dengan sub total Rp.62.820.983.052.00, “ujar Kordinator aksi Suryadi di wawancara usai unras di depan kantor Kejati Sumsel Jakabaring Palembang, (27/01/22)

Dugaan Kedua indikasi dugaan KKN PPKD pada PT. MEP/ Subsidi tarif listrik APBD perubahan ditemukan di lapangan ternyata masyarakat masih membayar tarif dengan biasa tanpa di subsidi lalu kemana anggaran tersebut di salurkan, formulasi dana desa APBD padat karya atau 227 desa 100% kami menemukan kejanggalan terutama pada kegiatan padat karya dan subsidi tarif”katanya.

Dugaan pada Dinas Sosial, penyedian sosial safety net atau jaringan pengaman sosial dalam program peningkatan kualitas sapras rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS,dugaan kelebihan bayar tenaga honorer pada dinas PUPR diduga bayar kepada tenaga honorer fiktif atau tenaga kerja hanya dalam laporan sementara tidak ada orang nya, jelasnya.

Dugaan indikasi korupsi di dinas PUPR, hasil temuan BPK RI bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan diduga tidak sesuai RAB mutu beton indikasi merugikan negara.

Indikasi KKN hutang pada PT SMI dengan total hutang sebesar Rp. 380.000.000.000 dengan suku bunga 6,54% atau sekitar Rp. 24.852.000.000. sementara pekerjaan fisik tidak ada yang sempurna pada tahun 2018 untuk pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp. 380.000.000.000” Bebernya.

Meminta Kejati Sumsel memanggil PLT Bupati, Sekda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur PT. MEP periksa seluruh pihak yang diduga terindikasi terlibat terkait permasalahan tersebut, meminta Kejati membentuk tim melakukan penyelidikan pulbaket pull data terkait permasalahan tersebut diatas.

Sementara aksi tersebut diterima langsung oleh kasi Penerangan Hukum (Penkum) Mohd Radyan, SH. Mengatakan beberapa laporan akan kami tindak lanjuti dan unjuk rasa hari ini sebagai Vaksin Booster kami untuk semakin giat melakukan penyuluhan dan pemberantasan KKN di Sumsel, “pungkasnya.(DN/RZP)