Palembang,Berita Terkini.Co.Id Program Dana Replanting dari BPDP-KS Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) tahun 2019-2020 diduga indikasi adanya Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Muara Enim.
Ketua Umum Lembaga 100% Pro Rakyat Rahmat Hidayat mengatakan Lembaga 100%Pro Rakyat akan mendatangi Polda Sumsel untuk mempertanyakan adanya informasi bahwa oknum Kepala Dinas di Pemprov sumsel mengumpulkan beberapa Kepala Dinas Perkebunan di daerah atau Kabupaten diduga untuk melakukan negoisasi kepada penyidik,”Katanya bertempat di Polda Sumsel Palembang, (04/01/22).
“Ada dugaan kepala dinas Prov sekira bulan november 2020 mengumpulkan pejabat Disbun kabupaten Musirawas Utara, Musirawas, Lahat, Muara Enim, OKI, OKU dan Muba diduga terindikasi untuk berembuk dan bernegosiasi dengan tum penyidik tipikor Polda guna perkara ini tidak dilanjutkan namun ditolak oleh tim penyidik pidkor,” ujarnya.
Dikatakannya, dalam permasalahan ini, oknum Kadisbun di Muara Enim diduga meminta jatah ke pengurus koperasi dan diduga mengarahkan serta setengah mengintervensi koperasi untuk berkontrak ke PT. TMS.
“Lebih lanjut di tambahkan nya , adanya dugaan oknum ketua koperasi subur makmur insial “H” dan “P” oknum ketua koperasi jasa sepakat diduga tetindikasi mencoba bermain-main ke APH terkait kasus yang ditangani Pidkor res Muara Enim supaya perkara tidak di proses lanjut,” jelasnya.
Rahmat Hidayat yang didampingi Sekretarisnya, Rahmat Sandi Iqbal mengapresiasi pihak kepolisian yang terus bekerja dalam mencegah dan memberantas indikasi KKN khususnya di Sumsel,”pungkasnya.(Team)
