Palembang.Berita Terkini.Co.Id Setelah melakukan Aksi unjuk rasa dan menyampaikan laporan dugaan Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme (KKN ) di Kejaksaan Tinggi (KEJATI)Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Puluhan Massa Suara Informasi Rakyat Srwijaya (SIRA) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumsel Jalan Demang Lebar Daun Palembang,(22/12/21).
Koordinator Aksi SIRA Rahmad Sandi mengatakan bahwa kami datang ke kantor BPK RI ini ingin menyampaikan Dugaan Indikasi KKN di Dinas Pendidikan Kota Palembang,berdasarkan investigasi diduga terdapat penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang.
Indikasi dugaan KKN tersebut berada pada kegiatan Meubiler Ruang Kelas SD Negeri Untuk Peremajaan, APBD 2021, sumber dana dari APBD TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. Sriwijaya Bakti senilai Rp. 6.991.800.000,00
Meubiler Ruang Kelas SMP Negeri Untuk Peremajaan, APBD 2021, sumber dana dari APBD TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. Rombes Jaya senilai Rp. 2.496.102.400,00
Meubiler Ruang Kelas SMP Negeri Untuk Ruang Kelas Baru, APBD 2021, sumber dana dari APBD TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. Surya Laya senilai Rp. 999.092.600,00
Meubiler Ruang Kelas SD Negeri Untuk Ruang Kelas Baru, APBD 2021, sumber dana dari APBD TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. Sriwijaya Bakti senilai Rp. 3.997.281.200,00
Dengan penjelasan pada pelaksanaan kegiatan no.1, diduga terdapat pengaturan/persekongkolan antara penyedia barang dengan panitia dan/atau pejabat pengadaan dalam penyusunan spesifikasi HPS dan HPS yang ditentukan oleh PPK terindikasi tidak wajar/terdapat kemahalan/mark up harga yang dapat memboroskan /merugikan keuangan Negara.
Pada kegiatan no.1 dan 4.
Diduga terdapat persekongkolan/diskriminasi dalam proses tender, yaitu diduga terjadi pengaturan lelang yang telah diarahkan para rekanan tertentu.
Diduga pelaksaan pekerjaan kedua kegiatan ini adalah juga CV. Sriwijaya Bakti.
Pada kegiatan no.2. dan 3,
Diduga tidak semua calon peserta tender memperoleh dokumen tender (Bill Of Quantity) yang lengkap, yaitu tidak terdapat jumlah volume pekerjaannya,sehingga menyulitkan pelaku usaha lain untuk ikut menawar pekerjaan tersebut.
Kondisi ini dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha ikut menawarkan barang berkualitas dengan harga bersaing.
Diduga sejak tahun 2018 s.d tahun 2020 produk meubiler yang dipilih menjurus pada salah satu merk tertentu yaitu merek DUMA. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat/monopoli serta Dinas Pendidikan tidak memperoleh barang dan harga terbaik,”ungkapnya
Sehubungan dengan menjalankan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dengan ini guna membantu pihak Kejati Sumsel dalam melakukan penindakan. Maka kami meminta BPK RI Sumsel untuk mengaudit beberapa item pekerjaan tersebut terindikasi dugaan KKN,”bebernya.
Aksi unjuk rasa di terima langsung oleh Kepala Sekretariat Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan Acep Mulyadi mengatakan kami selalu menerima dengan baik laporan yang di sampaikan karena ini juga mendukung pekerjaan yang akan kami lakukan,karena ada nya dokumen yang di sampaikan kami sangat senang dan meringankan tugas dari data tersebut.
Langkah yang akan dilakukan BPK setelah menerima dokumen bahwa kami juga ada pemeriksaan keuangan daerah rutin setiap awal tahun nanti,mungkin data yang di sampaikan mungkin team pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumsel sudah ada,ataupun sudah ada dilakukan pemeriksaan,jelasnya.
Kalaupun belum dilakukan awal tahun bakal ada juga pemeriksaan,”Pungkasnya.(DN/RZP)
